Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Cirebon Mulai Makan Aking

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Cirebon:Dampak kekeringan telah menyulitkan kehidupan sebagian warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah buruh tani mengaku terpaksa mengonsumsi nasi aking atau nasi basi yang telah dikeringkan. Dalam kondisi normal nasi aking biasa diberikan untuk ternak.Berdasarkan pantauan, penduduk di dua desa yaitu Desa Karangkendal dan Desa Pegagan di Kecamatan Kapetakan, mulai makan aking dan gaplek, ketela pohon yang dikeringkan. Mereka umumnya buruh tani yang menganggur akibat persawahan tak bisa ditanami. "Majikan tak membayar saya karena memang tidak ada sawah yang bisa digarap," kata Saidi, warga Karangkendal, Kapetakan. Dia mengaku, memperoleh nasi aking dengan cara membeli Rp 1.000 per kilogram.Jika bekerja, upah Saidi berkisar Rp 15 ribu-20 ribu per hari. Jumlah itu, menurutnya, pas-pasan untuk kebutuhan hidup bersama istri dan tiga anaknya. Jatah beras dari pemerintah sebanyak 3,3 kilogram per bulan cuma bisa dimakan selama 4 hari.Darija, buruh tani yang lain dari Desa Pegagan, hampir sebulan tak ada majikan yang memintanya bekerja. Nasi aking dan gaplek terpaksa dibeli untuk istri dan lima anaknya. "Kata orang tidak ada gizinya," katanya lirih.Wakil Ketua RT 02/05 Desa Karangkendal, Tasija, warganya yang menjadi buruh tani memang kehilangan pekerjaan. Bantuan belum ada. "Kami hanya bisa membagi 3,3 kilogram beras jatah untuk setiap satu keluarga miskin," katanya. Berdasarkan catatan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sedikitnya 19.110 hektare lahan pertanian mengalami kekeringan.Kekeringan juga menyulitkan peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, untuk mendapatkan rumput. Sapi mereka terpaksa diberi makan pelepah pisang dan batang papaya. ''Batang papaya dan singkong dicacah-cacah kemudian dicampur dengan air. Cara ini untuk mengganti susahnya mencari rumput," ungkap Arjo Tanoyo, warga Desa Jemowo, Kecamatan Musuk, kemarin.Kecamatan Musuk merupakan sentra sapi pedaging dan sapi perah di Kabupaten Boyolali. Ribuan sapi dipeliharan warga di kecamatan ini. Selain batang pepaya dan pelepah pisang, peternak memberi makan sapinya dengan bekatul dan konsentrat. "Akibatnya produksi susu sapi menurun," kata Supomo peternak yang lain.Mengadapi bencana kekeringtan, Pemerintah Provisi Banten menyiapkan dana Rp 12 miliar untuk diberikan kepada petani di empat kabupaten yang tanamannya mengalami puso."Masing-masing daerah akan mendapatkan Rp 3 miliar," kata pelaksana tugas Gubernur Banten Ratu Atut Chsiyah kepada Tempo di Serang, kemarin.Lahan yang mengalami kekeringan di provinsi ini mencapai 13.479 hektare persawahan, sebanyak 243 hektare di antaranya dinyatakan puso. Menurut Atut, dana itu untuk menambah jumlah pompa air dan memperbaiki sarana pengairan yang rusak. "Sistimnya padat karya, jadi petani dan masyarakat yang mengerjakan dan mendapat upah," katanya. Ivansyah | Anas Syahirul | Faidil Akbat
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Asal-usul Tradisi Lomban Setiap Bulan Syawal di Jepara

1 hari lalu

Warga berebut sesaji saat mengikuti prosesi Pesta Lomban di laut Jepara, Jepara, Jawa Tengah, Rabu 17 April 2024.  Pesta Lomban yang diadakan nelayan sepekan setelah Idul Fitri dengan melarung sesaji berupa kepala kerbau serta hasil bumi ke tengah laut itu sebagai bentuk syukur dan harapan para nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan keselamatan saat melaut. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Asal-usul Tradisi Lomban Setiap Bulan Syawal di Jepara

Tradisi Lomban setiap bulan Syawal di jepara telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.


Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia, Pelaku yang Menyamar Nelayan Diupah Rp 10 Juta per Kg

2 hari lalu

Ilustrasi Sabu. TEMPO/Amston Probel
Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia, Pelaku yang Menyamar Nelayan Diupah Rp 10 Juta per Kg

Bareskrim Polri menangkap lima tersangka tindak pidana narkotika saat hendak menyeludupkan 19 kg sabu dari Malaysia melalui Aceh Timur.


Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

8 hari lalu

Direktur Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian. Foto dok.: Walhi
Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

12 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

20 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.


Kominfo Siapkan Jaringan dalam World Water Forum, Harapkan Solusi Pengelolaan Air

25 hari lalu

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya (ke-3 dari kanan) meninjau Pantai Melasti di Badung, Bali, yang terpilih sebagai salah satu lokasi World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelar pada 18-24 Mei 2024. (ANTARA/Ho- Pemprov Bali)
Kominfo Siapkan Jaringan dalam World Water Forum, Harapkan Solusi Pengelolaan Air

Kominfo bertugas memastikan jaringan telekomunikasi di Forum Air Sedunia pada 18-25 Mei 2024 di Bali.


Transmigrasi Swakarsa Mandiri Hadir di Kabupaten Banyuasin

29 hari lalu

Transmigrasi Swakarsa Mandiri Hadir di Kabupaten Banyuasin

Transmigrasi dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

29 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

31 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.


Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

31 hari lalu

Kejaksaan Agung menangkap dua tersangka korupsi dana tambahan penghasilan Dinas Transmigrasi dan  Tenaga Kerja Papua Barat. Dok Kejaksaan Agung.
Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

Dugaan sementara kerugian keuangan negara akibat korupsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat itu sebesar Rp 1.074.118.209.