Bisnis TNI Sekarat

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, Sjafrie Sjamsuddin, mengaku kalau semua bisnis TNI sudah sekarat dan tidak bisa diharapkan lagi untuk memberi santunan kepada para prajurit. “Dulu besar karena kekuasaan, kebijakan dan monopoli,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, hari ini.

Karena itulah, ia menuturkan, bisnis TNI tidak memiliki daya saing dan kolaps ketika dihadapkan dengan kondisi persaingan bisnis yang sebenarnya. “Bukan sulit lagi, tapi sudah tidak mungkin berkembang. Padahal dulu tidak perlu daya saing,” tegasnya.

Bisnis TNI, ujarnya, banyak yang sudah merugi atau tidak bisa membayar gaji karyawan. Ia menengarai saat ini jumlah bisnis TNI yang besar hanya tinggal sepuluh, antara lain bisnis di bidang hak pengusahaan hutan (HPH), jasa angkutan, barang dan jasa perdagangan umum.

Nilai buku seluruh bisnis TNI seperti yang sudah dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp 1 triliun. “Memang, laporan itu harus proses audit.”

Untuk nilai nominal HPH kini tinggal 10 persen atau 500 hektare. Ia mencontohkan, ada HPH seluas 750 ribu hektare yang dikelola TNI sejak 1970 ternyata begitu diadakan evaluasi pada 1998 hanya memberi hasil sangat minim dan tidak mungkin dipakai untuk membantu prajurit. “Sebab itu oleh pemerintah ditarik semua HPH itu”

Badriah