TEMPO Interaktif, Jember:Lebih dari 400 orang kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Jember,Jawa Timur, untuk rasa. Mereka mendatangi kantor bupati dan DPRD sejak Rabu pagi.Aksi mereka berkaitan dengan penolakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu isi peraturan itu perangkat desa wajib memenuhi target pajak dari warganya dan masa jabatan kepala desa yang hanya 6 tahun."Kami menolak peratudan itu karena tidak sesuai dengan aspirasi dan kondisi sosial desa,"kata ketua Asosiasi Kepala Desa Jember, Asri Wakin.Asri menjelaskan, sejumlah pasal yang harusdirombak dan direvisi adalah penetapan masa jabatan kepala desa 6 tahun dan masa jabatan perangkat desa 10 tahun. Kemudian pasal yang mengatur pengangkatan pejabat sementara kepala desa oleh camat, tata cara pelaksaan pemilihan kepala desa, serta pemberian anggaran dana desa."Kantor desa tidak ada dana operasionalnya. Padahal, hampir 10 persen dari 247 desa di Jemberdalam kondisi miskin," ungkapnya.Anggota Komisi A DPRD Jember, Jufriyadi, menganggap aksi protes itu wajar menyikapi peraturan yang baru disahkan."Lagi pula sosialisasi peraturan memang masih belumtuntas," katanya enteng.Mahbub Djuanidy
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya
6 jam lalu
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya
Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
15 jam lalu
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024
