DPD Minta Pemerintah Daerah diberi Kewenangan Lebih
Senin, 21 Agustus 2006 19:12 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Senin, 21 Agustus 2006 19:12 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Kondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman
23 November 2023
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya
6 Oktober 2023
Pemprov DKI mengusulkan Rancangan APBD 2024 senilai Rp 81,58 Triliun. Ini peruntukannya menurut Pj Gubernur Heru Budi.
DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun
16 Juni 2023
Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.
Sri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun
17 April 2023
Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.
Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023
16 Januari 2023
Pemkot Surabaya akan memanfaatkan APBD tahun ini sebesar Rp 11,36 triliun.
Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama
18 Agustus 2022
Jaminan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana untuk bidang pendidikan agama tertuang dalam UU 23/2014.
APBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali
23 Mei 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.
APBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April
23 Mei 2022
Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.
Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual
15 Desember 2021
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah.
Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda
23 November 2021
Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu