Impor Beras Dibuka Kembali

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Setelah melalui perdebatan yang panjang antara Perum Bulog dengan Departemen Pertanian, pemerintah akhirnya memutuskan akan mengimpor beras lagi. Keputusan itu didasari oleh anjloknya stok beras nasional hingga hanya tersisa 532 ribu ton pada akhir tahun ini. Padahal, batas stok beras yang aman adalah satu juta ton.

"Benar, kita akan impor beras, tapi masalah ini tunggu pengumuman dari Menteri Koordinator Perekonomian," kata Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta kemarin.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan beras yang cukup untuk penanganan bencana sekaligus sebagai cadangan jika terjadi lagi bencana. Dia menolak untuk menyebutkan berapa banyak beras akan diimpor.

Untuk menggolkan rencana impor beras ini, pemerintah pun melobi sejumlah fraksi partai politik melalui sebuah pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jumat lalu.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad H. Wibowo mengungkapkan, partainya termasuk yang didekati pemerintah. Namun, dia mengaku tidak hadir dalam pertemuan itu.

Tamsil Linrung, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mengaku didekati pemerintah. Sementara PDI Perjuangan, menurut Ramson Siagian, wakil ketua fraksi, tak diajak bicara sama sekali.

Menurut Dradjad, dalam pertemuan itu, pemerintah menjelaskan betapa minimnya cadangan stok beras hingga perlu dilakukan impor beras. "Kayaknya, pemerintah ingin secepatnya impor, mungkin September ini. Tapi kami belum tahu pastinya," tutur Dradjad

Melalui Bulog, kata Tamsil, pemerintah diperkirakan akan mengimpor hingga 200 ribu ton. Beras itu untuk memenuhi stok aman Bulog dan antisipasi bencana. Dia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet sudah menyampaikan sinyal perlunya cadangan beras ditambah sampai dengan posisi aman minimal. "(Menurut Presiden), itu musti dilakukan tahun ini," ujar Tamsil.

Sementara itu, sembilan provinsi dikabarkan akan mengajukan operasi pasar beras menyusul harga beras yang terus naik. Mereka adalah awa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Nanggroe Aceh Darussalam, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.

Menurut Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, harga beras di sejumlah daerah itu sudah mencapai Rp 4.500 - Rp 6.250 per kilogram. "Harga beras cenderung tinggi dan naik terus," kata Bayu di Bandung kemarin.

Ironisnya, dari sembilan provinsi itu hanya Riau dan Aceh yang mengaku kekurangan beras. Sedangkan, sebagian besar provinsi menyatakan surplus beras. "Tapi saya tidak tahu kenapa harga terus naik," ujar Bayu.

Ketua Umum Dewan Tani Indonesia Ferry Juliantono mensinyalir, merangkaknya harga beras tersebut disebabkan spekulasi pedagang. "Para pedagang menahan berasnya, " kata dia.

Direktur Utama Bulog, Widjanarko Puspoyo mengaku siap melaksanakan Operasi Pasar itu. "Insya Allah kami akan memenuhi permintaan daerah, kalau memang daerah memintanya," ujarnya.

Meski demikian, ia mengusulkan mekanisme operasi pasar disederhanakan. Keputusan operasi pasar, kata dia, harus diserahkan kepada daerah masing-masing dengan menggunakan patokan harga regional

EWO RASWA/AGUS SUPRIYANTO