BP Parkir Potensi Bocor Rp 11 miliar

TEMPO Interaktif, Jakarta: Potensi kebocoran pada Badan Pengelola Perpakiran pada tahun 2006 mencapai Rp 11,328 miliar. Data itu diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Forum Warga Jakarta (FAKTA).

"Kebocoran itu bisa mencapai 60 persen dari target pendapatan," kata Azas Tigor Nainggolan Ketua FAKTA di Jakarta, hari ini.

Saat ini, BP Perpakiran mengelola 13.185 satuan ruang parkir (SRP). Dalam sehari setiap SRP menghasilkan pendapatan sebesar Rp 6.302. Dari SRP yang ada, seharus penerimaan BP Parkir Rp 30,3 miliar.

Namun, tahun ini BP Perparkiran menargetkan penerimaan Rp 19 miliar. Berarti terjadi potensi kebocoran lebih dari Rp 11 miliar. Selain itu BP Perparkiran juga menganggarkan belanjanya Rp 22,4 miliar.

"Lucunya, BP Parkir sejak tahun 2000 sampai sekarang selalu meminta subsidi dari APBD," ujar Tigor.

Menurut dia, sumber kebocoran berasal dari potongan hasil setoran parkir. Misalnya, kepala juru parkir melakukan potongan setoran sebelum diserahkan ke bendahara BP Parkir.

Selain itu, BP Perparkiran menjual lokasi parkir kepada pribadi-pribadi atau penguasa lokal. "Temuan kita, pemilik toko membayar Rp 500 ribu sebulan kepada petugas parkir agar di depan tokonya parkir gratis," Tigor menambahkan.

Temuan lain, kata dia, banyak ruas jalan yang dilarang parkir, tetapi dijadikan tempat parkir. Tempat parkir itu sengaja 'dijual' oleh petugas parkir.

Di titik parkir liar itu ada juru parkir berseragam biru-biru dengan atribut BP Perparkiran.

"Si pengelola harus memberikan setoran harian yang telah disepakati kepada petugas BP Parkir," kata Tigor. Tempat parkir itu biasanya terdapat di depan loket-loket mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebuah Bank.

Wakil Kepala BP Perparkiran, Bambang Radhmanto memaklumi terjadinya kebocoran tersebut. "Kalau masalah pemotongan setoran oleh juru parkir itu karena kebutuhan mereka," katanya.

Menurut dia penerimaan BP Perparkiran dari Januari hingga Agustus 2006 baru mencapai Rp 11, 8 miliar. Dia memperkirakan penerimaan sampai akhir tahun ini sebesar Rp 17 miliar.

Soal adanya penjualan lokasi parkir, Bambang mengaku baru akan melakukan pemeriksaan di lapangan. "Kami akan minta data dari Fakta lokasi detil wilayah parkir mana yang sudah diperjualbelikan," kata Bambang.

Yudha Setiawan