Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden: Militer Berhenti Main Politik Praktis

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar militer berhenti bermain dalam politik praktis dan menghormati hukum dan hak asasi manusia agar iklim demokrasi berkembang. Presiden mengakui, sebelum 1998, militer terlalu jauh keluar dari peran dan fungsi pokok. "Tentu, ada peran-peran yang tidak tepat dan terlalu jauh yang telah dijalankan militer yang ditandai reformasi 1998," ujarnya dalam pidato pembukaan sepanjang 1 jam 45 menit rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (20/9). "Tapi saya tidak rela TNI dianggap gelap semua di masa lalu, banyak jasa TNI pada negara." Untuk modernisasi dan pembangunan kekuatan TNI, Presiden menekankan agar pembangunan kekuatan TNI diarahkan kepada tugas operasi militer non perang. Ini dikarenakan kecil kemungkinan terjadi perang dalam 5-10 tahun mendatang. Di samping itu, banyaknya bencana alam lebih membutuhkan tenaga TNI. "Tapi tetap disisakan untuk strategi pertahanan. Saya tidak ingin pertahanan kita tidak siap. Biar tidak dikadalin negara lain," tegasnya. Sebab itu, Presiden meminta, TNI terus memahami perkembangan strategi, doktrin, teknologi persenjataan dan kebijakan militer dunia. "Jangan terlena." Sebab itu, Presiden meminta Menteri Perekonomian dan Kepala Bappenas mengalokasikan dana bagi program penelitian dan pengembangan di tingkat nasional. "Jangan melupakan ini. Perang sekarang, dalam dua hari belum tentu masih ada jalan dan logistik. Alat perang disapu dalam minggu pertama." Namun begitu, Presiden menegaskan, Indonesia tidak ingin mengembangkan politik keamanan yang ekspansif,agresif dan ingin menguasai dunia dengan mengembangkan militer besar-besaran. Misalnya menambah kekuatan TNI menjadi 5 divisi, menambah F16 menjadi 3 skuadron atau menambah armada menjadi 4 buah. "Lagipula kita tidak mampu. Duit dari mana." Militer Indonesia, ujarnya, hanya perlu menambah kekuatan esensial minimal untuk menopang tugas pokok yaitu menjaga pertahanan kedaulatan wilayah Indonesia. Itupun, jelas Presiden, dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan ekonomi dan keuangan bangsa. "Tidak boleh habis-habisan untuk pertahanan, harus pas perimbangan dan porsinya." Presiden sengaja mengajak Menteri Koordinator EKonomi Boediono ke rapim TNI untuk menjelaskan kemampuan dan kapasitas ekonomi Indonesia. "Agar TNI tau kemampuan anggaran guna mengembangkan persenjataan" Presiden dalam kesempatan itu menekankan bahwa keputusan perang merupakan wewenang Presiden atas persetujuan DPR. "Tidak boleh kepala staf angkatan berkumpul-kumpul di rumah panglima."Karena, ujarnya, jika keputusan perang disalahkan maka pemimpin politik yaitu Presiden dan DPR yang akan disalahkan. "Kecuali kalau pasukan kalah terus dan banyak melakukan pelanggaran HAM, baru pemimpin militer yg dsalahkan." Dalam kesempatan terpisah, Presiden melalui juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal mengaku prihatin dengan kudeta militer atas Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra. "Penegakan demokrasi sangat penting dalam komunitas ASEAN yang kita junjung bersama,"ujarnya di sela-sela acara akad nikah putra pasangan Rahmawati Soekarnoputri-Dicky Soeprapto dengan pasangan Johnny Edi Warokka-Sri Rohani Wijayati di Cilandak. Indonesia mengaku terus memantau dari dekat perkembangan di Thailand baik melalui rekan di ASEAN maupun kedubes Indonesia di Bangkok. "Pemerintah berharap krisis poltik dapat diselesaikan dengan cara damai dan demokratis" Badriah, Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI

7 hari lalu

Orang tua mengajak anaknya melihat pameran alutsista di kawasan Monas, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. Pameran Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista) ini digelar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-78. TNI menggelar pameran alutsista sebanyak 125 unit, yang terdiri dari 45 unit milik TNI AD, 45 unit milik TNI AL, 30 unit milik TNI AU dan 5 unit milik Mabes Polri yang dipamerkan di kawasan Monas. Pameran ini akan berlangsung selama 12 hari sejak Ahad (24/9) sampai puncak HUT TNI pada tanggal 5 Oktober mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI

RPP Manajemen ASN merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang pada tahun lalu berhasil disahkan.


Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

11 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?


Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

12 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Setara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI

SETARA Institute menilai RPP Manajemen ASN ini mengkhianati amanat Reformasi 1998 yang menghapus Dwifungsi ABRI.


SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

12 hari lalu

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. ANTARA News/Fathur Rochman
SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

SETARA Institute minta penyusunan RPP ASN tidak didorong untuk membuka TNI-Polri mengokupasi jabatan pemerintahan yang jadi tugas dan fungsi ASN.


Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

12 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

12 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Connie Cerita Pertemuan dengan Panglima Bahas Revisi UU TNI: dari Dwifungsi hingga Anggaran

16 Mei 2023

Connie Rahakundini Bakrie. TEMPO/Tri Handiyatno
Connie Cerita Pertemuan dengan Panglima Bahas Revisi UU TNI: dari Dwifungsi hingga Anggaran

Pengamat militer Connie Rahakundini menceritakan pertemuannya dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, yang membahas beberapa isu krusial termasuk revisi UU TNI


Revisi UU TNI, CSIS: Perluasan Jabatan untuk Militer Dinilai Akan Merusak Pemerintahan Sipil

16 Mei 2023

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Revisi UU TNI, CSIS: Perluasan Jabatan untuk Militer Dinilai Akan Merusak Pemerintahan Sipil

Revisi UU TNI kini menuai polemik karena beberapa usulan perubahan pasal dianggap membangkitkan konsep Dwifungsi ABRI.


Usulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk Kejaksaan

10 Mei 2023

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Usulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk Kejaksaan

Dalam draf revisi UU TNI yang beredar, jabatan TNI yang akan masuk ke ranah sipil kian banyak. Bangkitkan lagi Dwifungsi ABRI?


ILUNI UI Minta Publik Waspada Wacana TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

16 Oktober 2021

Petugas KPPS TPS 68 membawa kotak suara untuk mengunjungi pemilih pasien COVID-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) di Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 9 Desember 2020. Pemilihan Kepala Daerah 2020 tetap digelar di tengah pandemi Covid-19 meski banyak pihak menyarankan agar hajatan politik ini ditunda. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
ILUNI UI Minta Publik Waspada Wacana TNI/Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

ILUNI UI meminta publik waspada atas wacana menjadikan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah demi menjaga supremasi sipil.