Kerjasama Militer Dengan Blok Timur, Antisipasi Embargo Negara Barat
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kerjasama pertahanan yang tengah dijajaki antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara blok timur (komunis) seperti Rusia dan kini dengan Cina merupakan bentuk antisipasi jika suatu saat Indonesia dikenakan embargo kembali oleh negara-negara barat seperti yang pernah dialami beberapa tahun lalu.
Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono mengatakan, Indonesia ingin perimbangan kerjasama dengan negara-negara yang menjadi sumber produksi alat utama sistem senjata (alutsista) dikaitkan dengan kepentingan nasional Indonesia. Ia mencontohkan, alutsista yang digunakan oleh TNI angkatan darat kini berasal dari 11 negara, TNI angkatan laut 14 negara, dan TNI angkatan udara dari 11 negara baik negara-negara barat maupun blok timur.
"Kita tetap membuka (kerjasama) dengan negara-negara barat, tapi kalau ada embargo kita cadangkan sumber-sumber dari negara-negara (blok) timur. Seperti Rusia, Cina dari negara-negara yang tidak akan menjatuhkan sanksi berupa embargo," kata Juwono di Departemen Pertahanan, Rabu (01/11) menanggapi tawaran kerjasama militer dari Cina.
Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. "Kita lakukan manuver pengadaan alutsista secara bebas dan mengingat perkembangan politik dinegara-negara yang bersangkutan," kata dia.
Langkah ini juga untuk membuka ruang gerak Indonesia dalam kerjasama internasional. "Supaya tekanan-tekanan politik dari sebagian negara barat kalau sewaktu-waktu melakukan sanksi lagi atau embargo, kita ada alternatif," kata Juwono.
Pihaknya kini masih membahas tawaran kerjasama militer yang dikemukakan perdana menteri Cina dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan akan menindaklanjuti hal ini dalam kunjungan ke Cina bulan Maret tahun depan. Sebelumnya, beberapa bulan lalu, Sekjen departemen pertahanan Cina telah berkunjung ke Indonesia untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dibidang industri pertahanan termasuk pertukaran perwira.
Presiden, kata Juwono, juga telah menggariskan bahwa pemerintah akan melihat dulu pemetaan industri pertahanan dalam negeri sebelum menerima tawaran Cina tersebut. "Manakala kita sudah punya pemetaan yang jelas, kita bisa jajaki kerjasama dengan semua negara," ujarnya.
Namun, presiden menekankan agar departemen pertahanan lebih mementingkan pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Baru kita melakukan perkaitan dengan negara-negara luar.
Juwono menambahkan, tawaran kerjasama militer Cina itu didasari sejak dulu Cina dan juga Korea serta Jepang sangat berkepentingan untuk mengamankan Selat Malaka. Hal ini karena pasokan gas dan minyak dari Timur Tengah ke negara-negara itu 65 persennya melalui Selat Malaka. Oleh sebab itu, pengamanan Selat Malaka yang dilakukan oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia adalah juga untuk tetap menjaga perekonomian Cina, Korea dan Jepang.
Juwono menambahkan, pada umumnya kerjasama industri pertahanan dengan Cina adalah dibidang senjata ringan dan transportasi ringan, baik pesawat maupun kapal. "Kalau memang ada tawaran membangun industri perkapalan yang kualitas dan harganya memadai kita akan pertimbangkan (tawaran Cina) tersebut," ujarnya.
Namun, hingga kini, Cina belum memberikan penawaran khusus soal itu. Yang sudah menawarkan kerjasama membangun industri senjata dan transportasi ringan justru datang dari negara-negara barat seperti Italia, Perancis dan Jerman. Negara-negara ini berkepentingan dengan industri yang bisa bersifat komplementer, misalnya industri kapal patroli cepat. "Tapi kalau memang tawaran dari Cina lebih murah dan secara teknologi lebih memadai kita mungkin akan pertimbangkan," kata Juwono.
Selain dengan Cina, pemerintah Indonesia kini juga sedang menjajaki pembelian sejumlah alutsista dari Rusia. Yakni untuk melengkapi pesawat tempur Sukhoi, helikopter dan membeli kapal selam. Pemerintah Rusia telah menyetujui memberikan kredit kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 1 miliar untuk membeli peralatan tersebut dalam waktu lima tahun.
DIMAS ADITYO
