Sebagian Thailand Tetap Berstatus Darurat

TEMPO Interaktif, Bangkok: Pemimpin junta militer Thailand Jenderal Sonthi Boonyaratglin meminta pemerintah mencabut status keadaan darurat di lebih dari separuh wilayah negara. Kepada para wartawan di Bangkok kemarin dia menjelaskan hanya ibu kota dan beberapa wilayah di selatan, utara, dan timur laut yang diusulkan masih dalam status darurat.

Kabinet pemerintah Perdana Menteri Surayud Chulanont akan bersidang hari ini untuk membahas proposal itu. Setiap keputusan nanti harus mendapat persetujuan dari Raja Bhumibol Adulyadej.

"Saya sudah merekomendasikan pencabutan keadaan darurat di beberapa bagian negara, kecuali provinsi-provinsi di perbatasan dan di Bangkok, yang akan menyerahkan keputusan kepada perdana menteri," kata Sonthi. Meski begitu, Sonthi memperingatkan Perdana Menteri akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap insiden yang terjadi di ibu kota.

Sonthi menerangkan pencabutan keadaan darurat diusulkan untuk dilakukan di 40 dari 76 provinsi yang ada di Thailand. "Terserah kepada kabinet untuk memutuskan kapan keadaan darurat itu akan dicabut. Kami tidak bisa memutuskan," ujarnya.

Sebagian besar provinsi yang diusulkan tetap dalam status darurat di wilayah utara dan timur laut merupakan basis dukungan bekas perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan melalui kudeta pada 19 September.

Pada Minggu lalu, koran harian Thailand, The Nation, melaporkan pemerintah yang dibentuk junta militer itu berencana mencabut status darurat di semua provinsi kecuali tujuh, yakni empat di utara dan tiga di selatan.

Menteri Pertahanan Jenderal Boonrawd Somtas, seperti ditulis harian berbahasa Inggris itu, mengatakan junta akan mempertahankan status darurat di basis pendukung Thaksin. Alasannya, ada sejumlah kelompok "yang masih aktif dalam politik" dan terus melakukan kontak dengan Thaksin. "Kelompok-kelompok ini aktif karena yakin Thaksin akan segera kembali ke Thailand dan kembali memasuki arena politik," kata Somtas.

Lebih lanjut Sonthi mengatakan dia ingin rezim keadaan darurat dipertahankan di beberapa provinsi wilayah selatan yang bergolak akibat gerakan separatis etnis muslim-Melayu. Kemarin dia bertolak ke Kuala Lumpur dan dijadwalkan berbicara dengan pemimpin militer Malaysia hari ini untuk membahas isu pergolakan di wilayah perbatasan kedua negara.

Ketiga provinsi di selatan yang mayoritas penduduknya muslim adalah Narathiwat, Yala, dan Pattani, yang berbatasan dengan Malaysia. Lebih dari 1.600 orang tewas di kawasan ini akibat kekerasan yang hampir terjadi setiap hari sejak Januari 2004.

Wilayah ini dulu merupakan kesultanan yang merdeka sebelum dianeksasi Thailand pada 1902. Secara periodik, kekerasan separatis meletup sejak saat itu.

Perdana Menteri Surayud menawarkan sejumlah konsesi dalam upaya memulihkan kedamaian di wilayah itu. Surayud antara lain meminta maaf kepada masyarakat muslim di wilayah itu dan menawarkan perundingan damai dengan para pemberontak.

Konsesi lainnya adalah penetapan dialek Melayu lokal sebagai bahasa kerja untuk pejabat lokal di selatan. Surayud juga membentuk zona ekonomi khusus untuk membantu pertumbuhan ekonomi lokal, yang merana akibat tiga tahun pergolakan.

l AFP | AP | YANTO MUSTHOFA