Polisi Dunia Bernama NATO


Grafis Terkait

TEMPO Interaktif, Riga: Afganistan akan menjadi isu panas dalam Konferensi Tingkat Tinggi NATO di Riga, Latvia, 27-19 November, yang juga akan dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan Presiden Prancis Jacques Chirac.

NATO telah menerjunkan sekitar 32 ribu tentara yang tersebar di seluruh Afganistan saat ini. Panglima Aliansi Eropa Jenderal James L. Jones, panglima tertinggi pasukan NATO, berharap para pemimpin negara anggota aliansi bersedia menambah 2.500 tentara lagi di sana.

"Kegagalan militer di sana akan menjadi bencana bagi Pakta," kata John Ralston, bekas komandan NATO yang kini menjadi analis di Pusat Studi-studi Strategis dan Internasional di Washington, Amerika Serikat.

Tapi Amerika Serikat dan sekutunya tampaknya hendak memperluas peran NATO saat ini hingga mirip "polisi dunia". Kerjanya tak cuma sebatas mengurusi Afganistan, tapi juga Irak dan terorisme di seluruh dunia.

Walaupun Pakta diciptakan pada 1949 untuk membangun pertahanan bersama komunitas Atlantik melawan Uni Soviet, "Agenda kita dengan Eropa kini adalah agenda global," kata Nicholas Burns, pembantu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan politik.

Menurut dokumen NATO yang diperoleh Financial Times, aliansi itu harus memperluas perannya hingga meliputi pula antiterorisme, keamanan cyber, dan keamanan sumber-sumber alam. Dokumen yang akan dipublikasikan pekan ini dan dibahas para menteri dan kepala negara anggota NATO itu hendak memberi sebuah kerangka kerja dan arah politik bagi perubahan berkelanjutan NATO untuk 10 hingga 15 tahun ke depan.

Dokumen itu menyatakan terorisme dan senjata pemusnah massal "kemungkinan besar menjadi ancaman mendasar bagi pakta ini" selama periode itu. Ia juga menyatakan NATO harus siap bertempur lebih dari satu operasi pada saat yang sama.

Menteri-menteri pertahanan NATO menginginkan 40 persen pasukan darat aliansi itu siap diterjunkan untuk misi-misi luar negeri. Saat ini proporsinya masih terlalu rendah karena pasukan-pasukan Eropa masih ditugasi mempertahankan Eropa barat melawan ancaman Soviet, yang kini sudah tak ada lagi.

"Presiden (Bush) kini menilai NATO harus mengurusi keamanan di wilayah di luar Eropa," kata Judy Ansley, penasihat keamanan nasional senior Bush.

"Jika Anda memeriksa ancaman-ancaman abad ke-21, kebanyakan dari ancaman itu tidak berada di perbatasan-perbatasan Eropa seperti semasa Perang Dingin dulu," katanya.

Inggris dan Denmark, bersama sejumlah negara bekas Soviet, mendukung pandangan semacam ini. Di seberang mereka, ada Menteri Pertahanan Prancis Michele Alliot-Marie, yang menolak keras "pencairan" NATO ini. Menurut dia, "NATO harus tetap sebuah aliansi militer Eropa-Atlantik."

Bagi Prancis, mengubah NATO menjadi koalisi negara-negara demokratis dengan ambisi global akan mengirim sinyal buruk, khususnya ke Asia. "Sangatlah tidak bijak mengirim pesan ke dunia, terutama ke Cina dan India, bahwa 'Inilah Barat melawan dunia,'" kata Daniel Keohane, ahli pertahanan di Center for European Reform, London.

Para diplomat Jerman, Belgia, Yunani, Spanyol, dan Italia juga menentangnya, dengan penekanan yang berbeda-beda terhadap globalisasi aliansi militer ini.

Sekretaris Jenderal NATO Jaap de Hoop Scheffer menekankan aliansi ini tak boleh menjadi "polisi dunia", tapi harus beradaptasi dengan ancaman-ancaman keamanan yang baru.

FINANCIAL TIMES | THE DAILY TELEGRAPH | AFP | IWANK

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Copyright © 2011
TEMPO
.CO
Wajib Baca!
X