Penolakan GAM Bisa Picu Ketegangan Baru

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh, Ferry Mursyidan Baldan, menilai penolakan para petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Swedia untuk membubarkan organisasinya bisa memunculkan pertentangan dan ketegangan baru di Aceh.

“Ini kontraproduktif terhadap semangat rekonsiliasi di Aceh,” kata Ferry, Minggu (17/12). "Seharusnya semua sekat antara Indonesia dan GAM bisa terhapuskan dengan kesepakatan (MoU) yang sudah ditandatangani itu.”

Menteri Luar Negeri GAM Zaini Abdullah sebelumnya menyatakan bahwa desakan pemerintah Indonesia dan Aceh Monitoring Mission agar mereka membubarkan diri merupakan tuntutan yang tak wajar. Selain tak tercantum dalam nota kesepahaman yang mereka teken 15 Agustus 2005 lalu, pembubaran GAM juga berarti hilangnya satu pihak. “Itu sama saja dengan menganggap MoU tak ada.”

Menurut Ferry, roh dari penandatanganan MoU antara GAM dan Indonesia seharusnya dimaknai sebagai peleburan simbol-simbol yang bisa memecah belah kembali rekonsiliasi di Aceh. “Seharusnya GAM pun bisa merasakan peleburan itu dan memaknainya, tidak (justru) bereaksi dengan berlebihan,'' katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Tjahjo Kumolo juga mengingatkan agar pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam pemilihan langsung kemarin jangan sampai mau didekte oleh pihak asing yang mengatasnamakan GAM. Kalau itu terjadi, katanya, “Pemerintah dan TNI harus bersikap tegas." Sandy Indra dan Imron Rosyid