Pemerintah Butuh Rp 50 Triliun Untuk Proyek Air Minum

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah membutuhkan dana sedikitnya Rp 50 triliun untuk memenuhi permintaan air minum di seluruh Indonesia.

Menurut anggota Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Budi Sutjahjo, dana itu diperlukan untuk mencukupi peningkatan cakupan layanan hingga tahun 2015.

Budi menjelaskan, proyek air minum itu terdiri atas 60 persen proyek perpipaan nasional dan 20 persen proyek non-perpipaan. "Progress-nya baru sekitar 30 persen," katanya kepada wartawan di kantornya, Kamis (28/12).

Peningkatan cakupan ini, lanjut Budi, merupakan salah satu sasaran dalam Millenium Development Goals (MDG). Ia mengakui bahwa pembiayaan itu tidak mungkin mengandalkan dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara.

Sehingga, pihaknya juga tengah menggalakkan sumber-sumber pembiayaan lain, yaitu dengan obligasi daerah, obligasi daerah, water fund indonesia, dan melibatkan pemerintah daerah untuk berinvestasi.

"Sudah seharusnya pemerintah daerah invest di proyek air minum. Pemerintah pusat hanya memberikan bantuan untuk pelayanan masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Budi.

Dalam Infrastructure Summit yang digelar beberapa waktu lalu, pemerintah menawarkan 11 proyek air minum kepada investor luar negeri. Dari 11 proyek itu, satu proyek di Tangerang akan masuk tahap prakualifikasi, sedangkan dua lainnya di Kota Dumai dan Bandung dalam tahap negosiasi.

Anggota BPPSPAM Perwakilan Penyelenggara, Amry Dharma mengatakan, kendala proyek air minum Tangerang adalah debit Sungai Cisadane yang kurang mencukupi. "Kuantitasnya sudah cukup berat," ujarnya di kesempatan yang sama. Namun, lanjut Amry, rekomendasi Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) untuk Tangerang sudah keluar. Surat izin ini nantinya akan diberikan kepada pemenang tender proyek air minum Tangerang. Proyek bernilai Rp 400 miliar ini akan menggunakan skema konsesi selama 25 tahun.

Menurut Amry, untuk proyek air minum di Kota Dumai yang akan mengambil dari sungai di Rokan Hilir masih dalam tahap negosiasi. "Proyeknya lintas kabupaten kota," katanya. Sehingga, proyek itu baru akan masuk tahap pra-kualifikasi pada bulan Januari tahun depan.

Kendala lain dalam proyek air minum Dumai, kata Amry, adalah belum ditetapkannya skema kerja sama yang akan dilakukan antara pemerintah dengan investor. "Belum tahu apakah BOT (Build Operate Transfer atau konsesi," katanya.

Budi menjelaskan, proyek air minum Bandung menawarkan tiga lokasi air baku masing-masing terletak di sebelah barat, utara, dan timur Kota Kembang. "Di barat diambil dari Saguling, sebelah utara dari mata air yang berada di penguasaan kabupaten, dan sebelah timur diambil dari sungai Citarum," jelas Budi.

Ia mengakyu belum mengetahui kabar terbaru dari pengurusan izin pengambilan air baku di Saguling. "Untuk sebelah timur, sedang diurus SIPA untuk 400 liter per detik," katanya. Sedangkan untuk pengambilan di sebelah utara tidak memerlukan surat izin sebab dalam pengusaan pemerintah daerah setempat.

Budi mengungkapkan bahwa pelayanan air minum di Indonesia masih jauh dari maksimal. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik, cakupan pelayanan untuk wilayah perkotaan hanya 33 persen dari kebutuhan. "Di pedesaan lebih parah lagi, di tahun 2003 hanya sekitar 8 persen," ujar Budi. Rieka Rahadiana