Menteri Reformasi Baru Jepang Mulai Bekerja
Topik
TEMPO Interaktif, Tokyo: Menteri Reformasi Birokrasi Jepang Yoshimi Watanabe, yang baru dilantik menggantikan Genichiro Sata, hari ini mulai menunjukkan langkahnya sebagai seorang menteri.
Dia mengatakan akan menegakkan aturan keras soal praktik "amakudari"--penyewaan mantan pejabat oleh perusahaan swasta untuk mempermudah mendapatkan kontrak pemerintah.
"Saya akan membuat laporan soal ini kepada Dewan Kebijakan Fiskal dan Ekonomi pada akhir Januari atau paling lambat di awal Februari," kata Watanabe.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melantik Watanabe pada Kamis lalu setelah Genichiro Sata mundur karena skandal dana politik pada Rabu malam.
Abe mengatakan dia merasa segera mengisi posisi itu adalah hal yang penting. "Pemerintah kini akan bekerja dengan tenaga penuh untuk mencapai hasil yang diinginkan," kata Abe.
Mundurnya Sata adalah pukulan kedua bagi Abe setelah pekan lalu Ketua Dewan Pajak Masaaki Homma mundur karena dikecam telah memakai apartemen mewah milik pemerintah untuk tinggal bersama gundiknya.
Yoshimi Watanabe adalah wakil menteri senior dan putra mantan Menteri Luar Negeri Jepang. Menurutnya, Abe menelepon dia pada Rabu tengah malam untuk menawarkan posisi ini.
"Karena situasi ini sangat serius, saya merasa mendapat tanggung jawab yang sangat, sangat berat," katanya. "Saya pikir bahwa melakukan reformasi dengan tegas akan memulihkan kepercayaan masyarakat."
Genichiro Sata mundur karena kelompok politik pendukungnya dituduh menerima dana pemerintah sebesar 80 juta yen atau sekitar Rp 6,2 miliar selama 1990-2000 buat mengelola kantor yang fiktif.
"Saya tak membantah adanya kesalahan dalam laporan keuangan," kata Sata. Tapi, dia membantah telah melanggar hukum dan menimpakan kesalahan dalam pemakaian dana itu kepada para pendukung dan pembantu-pembantunya.
Jika tuduhan penggelapan dana itu terbukti, Sata, yang masih menjadi anggota parlemen dari Partai Demokratik Liberal dan aktif mendukung pencalonan Abe menjadi perdana menteri, akan menghadapi dakwaan pidana.
Sejumlah jajak pendapat media belakangan ini menunjukkan bahwa dukungan rakyat bagi pemerintahan Shinzo Abe merosot tajam menjadi 50 persen dari hampir 70 pesen pada tiga bulan lalu, saat dia menggantikan Junichiro Koizumi.
Media-media besar Jepang mengkritik Abe, yang pada usia 52 tahun menjadi Perdana Menteri Jepang termuda, telah menghadiahi teman-temannya dengan kursi-kursi kabinet.
Asahi Shimbun menilai Abe telah menghadiahi orang-orang yang banyak menolongnya ketimbang melihat kemampuan mereka. "Tiga bulan seudah berkausa, Perdana Menteri Abe telah berada dalam situasi kritis," kata koran itu.
Sedangkan suratkabar konservatif Sankei Shimbun, yang umumnya setuju dengan kebijakan Abe, mengatakan bahwa mundurnya Sata adalah suatu jalan bagi Abe untuk mengubah partainya dengan caranya sendiri. "Masalah uang dan politik adalah tema yang bagus yang dipilih Perdana Menteri Abe," kata editorial media itu.
| KYODO NEWS | AFP | AP | KURNIAWAN
Komentar (0)
Berita Terkait
Top Stories
Foto Terbaru
Editor's Choice
- Pengacara PKS Bungkam Soal Pelat Nomor Palsu
- Dahlan Iskan Semangati 10 Ribu Guru di Bogor
- Karena Cantik, Wanita ini Tidak Bisa Bekerja
- Wapres Barcelona: Mourinho Itu Momok bagi Spanyol
- Jokowi: Siapa Saya, Kok Dibikinin Film?
- Dugaan Korupsi Rp 700 Miliar, Menteri Nuh: Saya Pelajari
- Awak Pesawat Amerika Diizinkan Menginap di Aceh













