Katering ANNA Dipilih Atas Desakan DPR

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Departemen Agama Muchtar Ilyas menyatakan penunjukan ANNA for Development and Est untuk menyediakan katering bagi jemaah haji Inddonesia bermula dari desakan Komisi Agama DPR. Komisi menilai uang makan jemaah haji selama di Arafah dan Mina sebesar 300 riyal terlalu mahal, sehingga menteri agama diminta mencari katering yang lebih murah.

Menteri Agama Maftuch Basyuni, kata Muchtar, lalu mengunjungi Arab Saudi pada Ramadhan lalu. Seorang Amir yang merupakan cucu Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz menawarkan katering Anna. "Di sana nama keluarga raja jadi jaminan. Harganya pun lebih murah 50 riyal," kata dia saat ditemui Tempo di ruang kerjanya kemarin.

Muchtar menegaskan, pemerintah akan menggugat Ana atas kelalaian yang ditimbulkan. Anna juga harus mengembalikan uang muka yang telah diserahkan pemerintah sebesar 30 persen dari nilai kontrak.

Anggota Komisi VIII Makmur Hasanudin menampik penjelasan Muchtar. Prinsip efisiensi anggaran yang diminta Komisi, kata dia, menyangkut keseluruhan seperti biaya pesawat dan pemondokan. “Bukan minta yang murah tapi menganiaya jemaah,” ujarnya.

Perusahaan katering ANNA, kata dia, sebetulnya pernah ditolak oleh menteri ketika anggota DPR dari Fraksi Demokrat KH Azzidin menawarkannya. Alasannya, meski menawarkan harga lebih murah tapi perusahaan itu masih baru dan tak punya pengalaman mengelolala katering untuk ratusan ribu orang.

“Ketika itu Pak Maftuch menyatakan tak mau berspekulasi. Karena itu saya tak habis pikir, ternyata kok malah memakai perusahaan itu,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ketika Azziddin, menyebutkan bahwa Direktur ANNA adalah keluarga kerajaan dan masih tergolong amir di Saudi, Makmur menuturkan, Maftuch malah menukas bahwa di Arab Saudi, sosok Abu Jahal pun masih banyak. “Jadi, ini aneh sekali kenapa beliau yang mantan duta besar di Saudi memilih Ana,” ujarnya.

Dari Mekkah, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Salim Segaf Al-Jufri menyatakan tak dilibatkan sama sekali dalam proses negosiasi dengan ANNa. Namun, ketika diketahui perusahaan itu ternyata hanya memiliki dapur di Mina, pada 25 Desember staf teknis urusan haji di Jeddah telah diminta untuk mendesak ANNA membuat dapur-dapur di
Arafah dan Mina. Kalau tidak sanggup, penyediaan katering di Arafah harus diserahkan atau dishare ke pihak Muasassah yang sudah memiliki dapur di setiap tenda maktab di Arafah.

“Namun instruksi tersebut tidak dilaksanakan,” kata Salim. Akibatnya, 180 ribuan jemaah haji Indonesia harus menahan lapar berhari-hari karena pasokan makanan terlambat.

Untuk mengusut semua keteledoran itu, Presiden Susilo Bambang membentuk tim evaluasi dan investigasi haji. Menurut Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Tim diketuai mantan Menteri Agama, Tolchah Hassan, Sekretaris Inspektur Jenderal Departemen Agama, Qodry Azizi dan melibatkan unsur Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Departemen Luar Negeri, serta tokoh masyarakat. Tim diberi waktu tiga pekan untuk melaksanakan tugas dan melapor kepada Presiden.

Tentang kemungkinan Presiden untuk menegur menteri agama, Sudi menukas agar semua pihak tak berpikir terlalu jauh dulu sebelum ada hasil investigasi. "Kita jangan jauh-jauh dulu ke sana, tunggu hasil tim investigasi. Bagi yang bersalah, siapapun, kita belum tahu." Pramono | Sudrajat | Badriah