Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Penasehat Presiden Diusulkan Akomodasi Kader Partai

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Cilegon:Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum menganggap perlu mengakomodasi kader partai dalam pemilihan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memilih orang yang kopeten memberi pertimbangan. "Sebaiknya tidak dikotomis dari partai atau nonpartai," kata Anas sebelum peresmian pabrik gula rafinasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cilegon, Banten, Rabu (3/1). Menurut Anas, presiden perlu memperhatikan kompetensi calon, bukan latar belakang partai atau nonpartai. Penasihat presiden yang ada seperti Sjahrir dan Rachmawati Soekarnoputeri bisa direkrut menjadi penasehat. Anas menganggap Dewan memiliki fungsi berbeda dengan staf khusus. Jadi, katanya, presiden tak perlu membubarkan staf khusus. "Staf itu memperkuat kantor kepresidenan," ujarnya. Sebelumnya pengamat politik CSIS, Indra J. Piliang, mengusulkan Dewan Penasehat diisi negarawan. Ia menyarankan presiden tidak memilih kader partai politik. "Itu hanya akan menimbulkan kontroversi apalagi kalau nasihatnya tidak diterima presiden," kata dia. OKTAMANDJAYA WIGUNA
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AIC Tunjuk 6 Dewan Penasehat dari Rektor hingga Dirjen Dikti Kemendikbud

16 Desember 2022

Dari kiri ke kanan: Daisy Primayanti, Harold Mitchell AC, Felia Salim, Prof Jamaluddin Jompa, HE Dr Siswo Pramono (inset, atas), Stefani Herlie (inset, tengah), Prof Nizam (inset, bawah). Australiaindonesia.com
AIC Tunjuk 6 Dewan Penasehat dari Rektor hingga Dirjen Dikti Kemendikbud

Australia-Indonesia Centre (AIC) menunjuk enam dewan penasehat dari Indonesia.


PPP: Resmi Jadi Ketum, Suharso Monoarfa Mundur dari Wantimpres

20 Maret 2019

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa (dua dari kiri), terpilih sebagai Plt. Ketua Umum PPP menggantikan Romahurmuziy atau Romy. Keputusan diambil setelah mengadakan rapat di Kantor DPP PPP, Jakarta, 16 Maret 2019. Tempo/Friski Riana
PPP: Resmi Jadi Ketum, Suharso Monoarfa Mundur dari Wantimpres

Sekjen PPP Arsul Sani menyebut Suharso Monoarfa akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres setelah resmi jadi Plt Ketum PPP.


Anggota Wantimpres Minta Acara Terkait 1965 Tak Digelar Dulu  

18 September 2017

Anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto. TEMPO/Subekti
Anggota Wantimpres Minta Acara Terkait 1965 Tak Digelar Dulu  

Anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto, meminta segala kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa 1965 tidak digelar dulu atau dikurangi.


Jenazah Hasyim Muzadi Diterbangkan, Tokoh Lintas Iman Ikut Melayat  

16 Maret 2017

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Hasyim Muzadi melambaikan tangan kepada wartawan di Rumah Sakit Lavalette, Malang, Jawa Timur. Kondisi kesehatan Hasyim Muzadi menurun sehingga menjalani perawatan di Cardiovaskuler Care Unit (CVCU) RS Lavalette. ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Jenazah Hasyim Muzadi Diterbangkan, Tokoh Lintas Iman Ikut Melayat  

Sejumlah tokoh lintas iman sempat melayat almarhum KH Hasyim Muzadi sebelum jenazahnya diterbangkan ke Jakarta sekitar pukul 12.45 WIB.


Permintaan Terakhir Hasyim Muzadi, Ingin Bangun Ponpes Mahasiswa

16 Maret 2017

Pendiri Pondok Pesantren Al Hikam meninjau lahan pengembangan pondok pesantren di kawasan Bogor, pada tahun 2016.Istimewa/Shodiq
Permintaan Terakhir Hasyim Muzadi, Ingin Bangun Ponpes Mahasiswa

Kerabat pendiri Pondok Pesantren Al-Hikam, Hasyim Muzadi, Ahmad Shodiq, mengungkapkan keinginan Hasyim yang belum tercapai sebelum meninggal di Malang.


Ada Upacara Militer Saat Pelepasan Jenazah KH Hasyim Muzadi

16 Maret 2017

Anggota Wantimpres, Ahmad Hasyim Muzadi. TEMPO/Subekti.
Ada Upacara Militer Saat Pelepasan Jenazah KH Hasyim Muzadi

Dijadwalkan, jenazah akan diterbangkan menggunakan pesawat Hercules dari Bandara Abdulrahman Saleh, Malang, ke Jakarta.


KH Hasyim Muzadi Meninggal,Pelayat Berdatangan ke Ponpes Al-Hikam  

16 Maret 2017

Calon Wakil Presiden, Jusuf Kalla berjalan bersama mantan ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi saat menghadiri acara Istighosah Kubro yang bertemakan, Doa untuk Indonesia di lapangan Parkir Timur, Senayan Jakarta, 4 Juli 2014. TEMPO/Imam Sukamto
KH Hasyim Muzadi Meninggal,Pelayat Berdatangan ke Ponpes Al-Hikam  

Ribuan santri, saudara, keluarga, tetangga dan warga Nahdliyyin mendatangi pesantren Alhikam Jalan Cengger Ayam Nomor 14, Kota Malang, Kamis pagi.


Unjuk Rasa Terus-menerus Dianggap Tak Baik untuk Rakyat

15 November 2016

Anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto. TEMPO/Subekti
Unjuk Rasa Terus-menerus Dianggap Tak Baik untuk Rakyat

Ia menyatakan para pejabat seharusnya meniru gaya Presiden Jokowi, yaitu menjalin hubungan dengan ulama atau organisasi masyarakat.


Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

25 Agustus 2016

Ketua Pemuda Rakyat Sukatno yang menjadi underbouw PKI yang juga wartawati Warta Buana, korban Tragedi 1965, Sri Sulistyawati hadiri acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa Simposium ini tidak bisa dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. TEMPO/Subekti
Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung meminta Presiden Jokowi segera merespons rekomendasi tersebut.


Kisruh Catut Nama Jokowi, Wantimpres: Silent is Golden

19 November 2015

Anggota Wantimpres, Suharso Monoarfa. TEMPO/Subekti
Kisruh Catut Nama Jokowi, Wantimpres: Silent is Golden

Sikap Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai tepat dengan menyerahkan masalah ini kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.