Militer Thailand Larang Media Beritakan Thaksin
TEMPO Interaktif, Bangkok: Perseteruan antara Dewan Militer yang kini berkuasa di Thailand dan perdana menteri terjungkal, Thaksin Shinawarta, kian meruncing. Setelah mencabut paspor diplomatik Thaksin dan istrinya, penguasa hari ini mengekang kebebasan pers di sana.
Dewan Keamanan Nasional, CNS, melarang semua media lokal memberitakan segala kabar yang terkait dengan Thaksin. Maklum, kendati belum bisa pulang, lewat Noppadol Patama, pengacaranya, Thaksin kerap memberikan komentar.
"Dewan menyadari komentar Thaksin di media massa hanya akan menciptakan keresahan di masyarakat," tutur seorang juru bicara CNS. "Semua itu demi keamanan nasional."
Pihak media Thailand segera mengadakan pertemuan guna membahas krisis tersebut. Namun, hingga kini belum jelas sanksi seperti apa yang nantinya akan dijatuhkan bila media massa mengabaikan perintah para jenderal tersebut. Konon, pemerintah akan memberangus media yang melakukan pelanggaran.
Thaksin, melalui Noppadon, kemarin menuding junta berlaku "tidak adil" dengan cara membatasi ruang geraknya. "Penguasa tak punya alasan kuat," tutur Noppadon di Bangkok. "Tindakan mencabut paspor juga tanpa dasar."
Perdana Menteri Surayud Chulanot belakangan mengatakan paspor Thaksin dicabut karena pebisnis, yang menjelma menjadi politikus, itu ditengarai melakukan aktivitas politik di luar negeri. Cuma Surayud enggan menjelaskan aktivitas apa yang ia maksudkan.
Lembaga pemantau kebebasan pers di Thailand memperingatkan langkah penyensoran media massa justru akan berdampak buruk bagi citra junta. "Mengekang pers hanya akan meruntuhkan popularitas junta," Campaign for Media Reform mewanti-wanti.
Kebebasan pers di Thailand selama Thaksin berkuasa juga dibatasi. Alasan itulah yang kemudian membuat media massa di sana menyokong penggulingan Thaksin. Bahkan pers di sana rajin mengkritik ketidaktegasan sikap junta terhadap Thaksin.
l AP | AFP | BBC | BANGKOK POST | ANDREE PRIYANTO
