Presiden Bantah Pintu Air Manggarai dijaga Paspampres

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah kebijakan izin buka-tutup pintu air Manggarai berada dalam wewenangnya. Ia juga membantah kabar pintu Manggarai dijaga pasukan pengamanan presiden.

"Sejak 2005, pintu air Manggarai bukan atas perintah Presiden tapi petugas pintu air dengan pertimbangan bisa tidaknya air tertahan. Saya sedih ada orang mengeluarkan isu seperti itu dalam situasi seperti itu. Tolong pelihara akhlak baik,"ujar Presiden saat meninjau banjir di Kampung Rawabebek Rt.06/010 Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Bekasi, Minggu (4/2).

Presiden menambahkan, dirinya tidak berkeberatan jika kawasan Monas dan sekitar termasuk Istana kebanjiran dengan dibukanya pintu air Manggarai. "Biar saja Monas kebanjiran asal rakyat selamat. Sebab itu, sejak kemarin saya meninjau daerah-daerah terkena banjir," tegas dia.

Agar banjir tak jadi tradisi, ke depan presiden meminta agar dibuat persiapan yang lebih optimal. Presiden meminta wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi bekerja melakukan perbaikan rencana pembangunan secara terpadu.

Saat menerima laporan Camat Bekasi Barat, Ahmad Iman, Presiden meminta pemerintah daerah memperhatikan pengungsi baik makan, obat-obatan, keselamatan, ancaman wabah penyakit dan keamanan harta benda.

Presiden meminta pemerintah daerah, departemen pekerjaan umum dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas-PBP) tidak membuat warga panik.

Sebaliknya, lembaga itu diminta selalu memberitahukan kondisi cuaca agar saat terjadi banjir susulan atau kenaikan ketinggian air, tidak terjadi korban jiwa dan harta. "Penduduk tidak boleh dibuat panik. Tapi diberitahu agar tetap waspada."

Presiden menegaskan, Pemda harus bertanggung jawab terhadap daerahnya agar tidak semua permasalahan ditanggung pemerintah pusat. "Jangan sedikit-sedikit pemerintah pusat. Seluruh Indonesia ditangani pusat. Apa yang sudah dilakukan Pemda? Saya mau dengar."

Menteri Sosial Bachtiar Chamsah bersikap sama ketika ditanyakan korban di beberapa titik banjir yang belum dapat bantuan. "Itu tanggung jawab Walikota karena sudah otonomi daerah."

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengakui banjir disebabkan kurangnya resapan air dan saluran air akibat pelanggaran rencana umum tata ruang (RUTR). "Harus ada sanksi bagi yang melanggar."

Dalam RUU RUTR yang saat ini sedang didiskusikan dengn DPR, pemberi izin penggunaan ruang tidak sesuai RUTR akan diberi sanksi.

"Apa boleh buat bagi bangunan eksisting menyalahi RUTR tapi sesuai prosedur perizinan. Jika tidak sesuai izin, bongkar."

Djoko mengakui, banjir Jakarta yang harusnya bisa diatasi dengan pembangunan Waduk Banjir Kanal Timur berjalan lambat karena terganjal pembebasan tanah yang lambat.

Lurah Kota Baru, Tukiman mengatakan, banjir kali ini lebih hebat dari banjir siklus 5 tahunan lalu akibat pembangunan perumahan maupun pembangunan rumah kampung disamping debit air lebih banyak.

Dari 22 Rukun Warga, 20 RW terendam.Titik banjir berada di 17 RW di kompleks perumahan Harapan Baru I,Harapan Baru II dan Harapan Baru Regency sisanya 3 Rw perumahan biasa. Dari 11.876 kepala keluarga, 8000 KK bertahan dan 1000 KK keluar dari Bekasi dan sisanya di tempat pengungsian. Banjir sejak 2 Februari pukul pukul 02.00 WIB, menyebabkan ketinggian hingga hidung orang dewasa. badriah