Bank Dunia Puji Perkembangan Indonesia

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Andrew Steer mengatakan, paparan yang mereka sampaikan di istana negara, Selasa (27/2) malam, mengemukakan soal perkembangan Indonesia selama 5 tahun terakhir. “Jadi bukan hal yang sudah baik. Saya pikir kita setuju banyak hal yang harus diubah,” kata dia.

Paparan itu disampaikan perwakilan Bank Dunia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla berikut menteri-menteri kabinet Indonesia Bersatu. Dalam paparan itu Steer memuji-muji Indonesia. Misalnya, Indonesia dikatakan telah menjadi negara yang mengalokasikan dana pendidikan terbesar yaitu Rp 2,7 miliar, krisis utang telah berlalu seiring keputusan pemerintah melepaskan diri dari CGI (Consultative Group on Indonesia), atau tentang nilai rupiah yang telah menguat. “Dulu Indonesia adalah negara beresiko tinggi. Sekarang menjadi negara aman untuk berinvestasi,”ujar dia.

Steer juga menyatakan, kualitas pelayanan publik telah mengalami perbaikan tajam selama 2 tahun terakhir. Dari 32 ribu responden, ujar dia, yang menyatakan terjadi peningkatan kualitas kesehatan 70,4%, peningkatan pendidikan 77% responde, kualitas administrasi 55% responden, pelayanan polisi 44,9% responden. “Aparatur pemerintah daerah kini juga lebih sopan dan ramah,”ujar dia.

Semua pujian itu justru menjadi pertanyaan bagi wakil presiden Jusuf Kalla. Jika memang Indonesia benar-benar mengalami kemajuan, lalu apa yang salah dari kebijakan pemerintah selama ini.

Steer sendiri mengatakan, pemerintah perlu perubahan regulasi terutama regulasi ketenagakerjaan dan akses air bersih. Sebab 17 persen populasi di Indonesia masih memiliki keterbatasan pada akses air bersih. “Indonesia memiliki manajemen penyediaan air bersih yang sangat buruk,” kata dia.
Selain itu, 70 juta orang Indonesia tidak punya akses listrik. Penyebabnya karena listrik yang dialirkan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikirim langsung ke setiap rumah tangga. Steer merekomendasikan agar PLN mengirim listrik dari pusat ke kecamatan atau kabupaten. “Dan aliran listrik tersebut dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah daerah ataupun koperasi,” katanya


Badriah