indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Aturan Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Segera Terbit


Berita Terkait

TEMPO Interaktif, Surabaya:
Untuk menghilangkan diskriminasi bagi penganut aliran kepercayaan, dalam waktu dekat pemerintah akan segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan.

"Saat ini draf PP tersebut telah dibuat dan dalam waktu dekat akan segera disahkan," kata Sulistyo Tirtokusumo, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Surabaya, Minggu siang (11/3).

Menurut Sulistyo, selama ini penganut aliran
kepercayaan sulit mencatatkan perkawinannya karena
tidak diakomodasi oleh instansi cacatan sipil. Berdasarkan Undang Undang 1/l974 tentang perkawinan, kecuali yang beragama Islam, semua pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama lain disahkan oleh petugas cacatan sipil.

Masalahnya, penganut aliran kepercayaan menganggap aliran
kepercayaan bukan merupakan agama tertentu, tetapi mereka
mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
mereka menuntut diberi hak sipil seperti pemeluk agama
lain. "Jadi selama ini perkawinan mereka tidak bisa
disahkan di catatan sipil, akibatnya secara hukum dianggap kumpul kebo. Soal inilah yang kami pecahkan," kata Sulistyo saat membuka Musyawarah daerah ke-II Badan
Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan (BKOK)
Jawa Timur di Surabaya.

Dikatakan Sulistyo, pembuatan PP tentang penetapan
persyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayat
kepercayaan tersebut adalah amanat Undang Undang 22 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan 29
Desember tahun lalu. "Dalam pasal 105 undang undang
itu diatur bahwa dalam waktu enam bulan sejak disahkannya
undang-undang itu, pemerintah wajib menerbitkan peraturan
pemerintah tentang penetapan persyaratan dan tata cara
perkawinan bagi penghayat kepercayaan," kata
Sulistyo.

Rencana ni disambut gembira oleh Djoko Sumono, ketua Presidium II Badan Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan. Dikatakannya, selama ini penganut kepercayaan kesulitan mencatatkan perkawinannya di kantor cacatan sipil. "Kondisi ini
seperti penganut agama Kong Hu Cu beberapa tahun lalu,
tapi kan sekarang pencatatan perkawinan penganut Kong Hu
Cu sudah bisa dilakukan di cacatan sipil," kata
Djoko.

Menurut dia, di seluruh Indonesia hanya ada dua kantor
catatan sipil, yaitu di kabupaten Kebumen dan kabupaten
Purworejo, Jawa Tengah yang bersedia melayani pencatatan
perkawianan penganut aliran kep[ercayaan. "Pemda
di sana juga memakai dasar Undang Undang 1/l974, tetapi di tempat lain tidak bisa. Ini kan namanya
diskriminasi," katanya.

Karena itu, menurut Djoko Sumono, pengesahan perkawinan
bagi penganut aliran kepercayaan di catatan sipil harus
segera diakomodasi oleh pemerintah. "Jika tidak, bisa
menjadi masalah," katanya. Sebab, saat ini banyak
penganut aliran kepercayaan yang terpaksa memilih memeluk
agama tertentu, tanpa menjalankan syariatnya, hanya karena untuk menghindari diskriminasi. Padahal, saat ini di Indonesia ada 248 organisasi aliran kepercayaan dengan anggota sekitar 9 juta orang.
Zed Abidien

Komentar (1)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
jangan sampai tercebak kepada hak politik...hati-hati dengan model pengklasifikasian masyarakat oleh kekuatan penguasa...alangkah lebih bijak kalau para warga dan sesepuh aliran kepercayaan berfikir terhadap problem substansi kebangsaan yang kacau balau seperti sekarang ini seperti spirit awal dibentuknya aliran-aliran kepercayaan yaitu kemerdekaan indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur..
Wajib Baca!
X