Panglima: Perang Bukan Pilihan Terbaik
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengaku kaget dengan sikap masyarakat sipil dalam menyikapi soal kedaulatan negara.
"Sipil lebih menginginkan perang daripada pendekatan damai," ujarnya ketika menjadi pembicara kunci dalam Seminar Air Power di kawasan Lapangan Udara Halim Perdanakusumah, Rabu (21/3).
Menurut Djoko, dalam situasi damai seperti sekarang ini, perang bukan pilihan terbaik. Jika ada dugaan pelanggaran batas negara oleh pihak asing, kata dia, TNI tidak bisa langsung menembak. "Ada prosedur yang harus dilalui, dengan peringatan dan seterusnya."
Dua pekan lalu, Komisi Pertahanan DPR membuat rekomendasi agar TNI tegas dalam menyikapi dugaan pelanggaran batas wilayah yang sering dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Malaysia di sekitar perairan Ambalat, Kalimantan Timur.
Bahkan Permadi, anggota Komisi Pertahanan, meminta agar TNI langsung menembak kapal perang Malaysia yang ketahuan melanggar batas. "Bila perlu tabrak saja," Tegas politikus dari PDI Perjuangan itu.
Tapi, Panglima Tentara Diraja Malaysia Jendral Tan Sri Dato Seri Haji Abdul Aziz bin Haji Zainal menganggap pemberitaan media Indonesia soal pelanggaran batas laut di Ambalat terlalu dibesar-besarnya. "Saya kira tidak ada pelanggaran dimana-mana. Itu hanya kabar di media saja," ujarnya usai bertemu dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Kamis (8/3) lalu.
Menurut Abdul Aziz, dalam setiap tugas, tentaranya melakukan patroli di dalam wilayah teritorial Malaysia. "Tidak mungkin tentara kami melanggar hukum internasional," ujarnya.
Jika ada permasalahan antara dua negara, katanya, pihaknya akan selalu menggunakan jalur diplomasi. Dalam waktu dekat, kedua negara akan membicarakan secara khusus soal Ambalat, dan masalah-masalah lain terkait kerjasama militer. "Kami lebih mengutamakan dialog," ujarnya, tanpa menjelaskan kapan pertemuan itu akan dilakukan.
Djoko sependapat dengan Aziz. TNI, kata Djoko, lebih mengutamakan pendekatan diplomasi daripada perang. Ini sudah menjadi keputusan pemerintah atas masalah ini. "Harus diingat, TNI bergerak atas keputusan politik negara," ujarnya. Raden Rachmadi
