Wiranto Segera Dipanggil Bersaksi
Sabtu, 31 Maret 2007 09:23 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Sabtu, 31 Maret 2007 09:23 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Ganjar Pranowo Sebut UU KKR untuk Atasi Masalah Pelanggaran HAM, Apakah Itu?
Mahfud MD Sebut Keppres Penyelesaian HAM Perintah Aturan Perundang-undangan
Mahfud Md Ungkap Alasan Pemerintah Buka Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat
Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Ganjar Pranowo Sebut UU KKR untuk Atasi Masalah Pelanggaran HAM, Apakah Itu?
16 Desember 2023
Capres Ganjar Pranowo menyebut masalah pelanggaran HAM bisa dirampungkan dengan menghidupkan kembali RUU KKR. Apa itu?
Mahfud MD Pastikan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kejahatan HAM Masa Lalu Tetap Berjalan
27 Juni 2023
Mahfud MD menyebutkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tetap dibutuhkan untuk masa yang akan datang.
Mahfud MD Sebut Keppres Penyelesaian HAM Perintah Aturan Perundang-undangan
19 Agustus 2022
Mahfud MD mengatakan pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM masa lalu sebagai pengganti KKR yang telah dibatalkan MK
Mahfud Md Ungkap Alasan Pemerintah Buka Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu
19 Agustus 2022
Mahfud MD menyatakan penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masal lalu melalui non-yudisial karena penyelesaian melalui jalur yudisial menemui kendala.
Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat
18 Agustus 2022
Presiden Jokowi didesak untuk mencabut Kepres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat
17 Agustus 2022
Kepres Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM berat dinilai merupakan persekongkolan pihak tertentu untuk memutihkan dosa orang yang terlibat.
Kedepankan Azas Keadilan Berusaha, KKP Simulasi Pemungutan PNBP Pascaproduksi
21 Mei 2022
Kegiatan merupakan rangkaian bimbingan teknis (bimtek) tahap kedua untuk verifikator dan pengolah data di pelabuhan perikanan.
Arah Baru Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
27 April 2022
Kebijakan pendayagunaan pulau-pulau kecil saat ini, memberi harapan besar kedepan, melalui penguatan regulasi dan reorganisasi kelembagaan.
KKP Beri Bantuan Kelompok Penggiat Sampah di Tanjungpinang
30 September 2021
Kelurahan Kemboja terletak di bibir laut, dekat dengan pasar dan pelabuhan, serta menjadi persinggahan sampah dari segala penjuru.
KKP Tandai Kemunculan Hiu Paus di Kaimana
30 September 2021
Hiu paus merupakan mamalia yang dilindungi undang-undang. Namun kemunculannya dapat menjadi acuan pengelolaan untuk meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan efektivitas pengelolaan jenis ikan.