Maois Dukung Pemerintahan Persatuan Nepal

TEMPO Interaktif, Kathmandu: Partai-partai politik utama Nepal dan para bekas pemberontak Maois kemarin membentuk pemerintahan persatuan. Selain soal pembagian kekuasaan itu, kedua pihak sepakat mengadakan pemilihan umum pada Juni nanti, yang akan menentukan nasib dan status Kerajaan Nepal.

Kesepakatan ini memberi tempat untuk pertama kalinya bagi kalangan Maois di pemerintahan, sebagai tindak lanjut dari perjanjian damai November lalu untuk mengakhiri perang saudara. Konflik yang telah berlangsung satu dekade itu menewaskan sedikitnya 13 ribu orang.

Pembentukan pemerintah persatuan terhadang selama beberapa bulan karena perselisihan tentang beberapa posisi kunci di dalam kabinet, termasuk jabatan nomor dua, setelah perdana menteri.

"Para pemimpin dari kedelapan partai dalam sidang hari ini sepakat memberikan jabatan paling senior setelah perdana menteri kepada Kongres Nepal," kata Amod Prasad Upadhayay, tokoh senior partai terbesar pimpinan Perdana Menteri Girija Prasad Koirala.

Jumat lalu, kesepakatan awal tercapai menyangkut penjatahan jabatan di kabinet. Tapi pembentukan secara resmi pemerintah baru terpaksa ditunda karena belum disepakatinya posisi wakil perdana menteri.

Posisi nomor dua ini akhirnya diserahkan ke Kongres Nepal, setelah Partai Komunis Nepal/Persatuan Marxis-Leninis bersedia melepas tuntutannya. Partai kalangan bekas pemberontak itu mendapat jatah memimpin lima dari 21 kementerian. Koirala, tokoh senior yang dianggap sebagai arsitek perjanjian damai, tetap menempati posisinya.

Kementerian yang akan dipimpin tokoh Maois adalah kementerian informasi, pembangunan lokal, perencanaan dan pekerjaan umum, kehutanan, serta urusan perempuan dan anak-anak.

Kesepakatan ini diteruskan ke parlemen, yang akan mengesahkan pemerintah baru. Langkah berikutnya, sesuai dengan rencana perdamaian yang dibuat November lalu, adalah penyelenggaraan pemilihan umum pada 20 Juni untuk memilih anggota-anggota Majelis Konstituante. Majelis ini kelak akan memutuskan bentuk negara Nepal.

Majelis akan menulis ulang konstitusi dan memutuskan apakah negara di kaki Himalaya itu akan mempertahankan sistem monarki, yang sudah berusia 238 tahun, atau berubah menjadi republik, seperti yang diinginkan kalangan Maois.

"Kami juga sudah sepakat menyingkirkan Raja jika kami menemukan bukti bahwa Raja berusaha mengganggu pemilihan umum Majelis Konstituante," kata Bhim Rawal, tokoh Partai Komunis Nepal.

Raja Gyanendra dipaksa menyerahkan kekuasaan langsungnya setelah terjadi protes massa selama berbulan-bulan yang terselenggara melalui aliansi partai-partai politik dan kalangan Maois.

| AFP | BBC | YANTO MUSTHOFA