Ichlasul Amal: IPDN Tak Cukup Hanya Dibekukan

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Membekukan kegiatan internal serta menunda penerimaan mahasiswa baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) selama satu tahun dinilai pengamat politik yang juga mantan rektor UGM Yogyakarta, Prof Dr Ichlasul Amal, tidaklah cukup. Jika tidak dibubarkan, perlu perombakan secara radikal seluruh kurikulum yang saat ini berlaku di IPDN.

"Pembekuan saja tidak cukup. Harus ada perombakan total kurikulum," tegas Ichlasul Amal saat ditemui di kampus Fisipol UGM Yogyakarta, Selasa (10/4).

Menurut Ichalsul, salah satu yang perlu dirombak total dalam sistem pendidikan di IPDN adalah menghilangkan gaya militeristiknya. "IPDN itu kan dimaksukan untuk menghasilkan aparat pemerintahan sipil. Karena itu yang ditekankan adalah disiplin ilmunya, bukan disiplin militer," tegasnya.

Amal menambahkan, kekerasan yang selama ini terjadi di IPDN salah satunya disebabkan sistem pendidikannya yang didasarkan atas angkatan. Dengan demikian, yang lebih senior merasa memiliki kekuasaan yang lebih dibanding yuniornya. Senior bisa melakukan apa saja terhadap yuniornya, termasuk melakukan kekerasan.

Karena itulah, Ichlasul mengusulkan perubahan sistem angkatan menjadi sistem akademik seperti yang berlaku di perguruan tinggi umumnya. "Dengan sistem akademik, bisa saja senior berada di bawah yunior untuk mata kuliah tertentu. Kalau yaang dipentingkan adalah academic achievement, maka tak akan ada lagi semangat militeristik," ujarnya.

Satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah seragam siswa IPDN. Menurut Ichlasul, seragam mahasiswa IPDN tidak perlu mirip seragam militer seperti saat ini. "Saya pernah menguji di IPDN. Waktu saya ajukan pertanyaan, masak selalu didahului dengan kata 'siap' setiap kali mahasiswa hendak menjawab. Ini kan lucu," ujarnya.

Selain merombak total kurikulum, Ichlasul juga mengingatkan pentingnya rekrutmen staf pengajar di IPDN. Menurut Amal, rekrutment staf pengajar di IPDN tidak harus diambil dari jajaran Depdagri. "Jangan semua staf direkrut dari Depdagri," ujarnya.

Ichlasul mengakui keberadaan IPDN selama ini memang lebih banyak karena tuntutan daerah untuk memperoleh SDM di pemerintah daerah yang bermutu. Banyaknya minat masyarakat masuk IPDN juga disebabkan jarena lulusannya langsung menjadi PNS. Namun, kalau tuntutannya adalah memperoleh SDM yang bermutu, sebetulnya bisa didapatkan dari banyak lembaga pendidikan. "Kalau tujuannya memperoleh SDM yang baik, tak perlu ada lembaga seperti itu (IPDN, red)," ujarnya.

Heru CN