Fraksi PDI Perjuangan Ancam Tolak Ratifikasi

TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengancam menolak rencana pemerintah untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dan kerja sama pertahanan (Defense Cooperation Agreement)<.I> dengan Singapura.

"Perjanjian itu sudah menodai kedaulatan Indonesia," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Permadi, kepada Tempo di sela-sela seminar yang digelar TNI Angkatan Laut, Rabu (9/5).

Menurut anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat ini, pemerintah mestinya tidak melakukan kerja sama apapun dengan Singapura, sebelum negara pulau itu menyelesaikan persoalan perluasan 700 kilometer wilayahnya dengan reklamasi.

"Perjanjiannya saja fraksi kami menolak, apa lagi soal anggaran untuk kerja sama pertahanan, sudah pasti kami tolak juga," tegasnya.

Namun anggota Panitia Anggaran Komisi Pertahanan, Dedy Djamaluddin Malik menilai, keputusan menolak atau tidak ratifikasi amat tergantung dari penjelasan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda.

Dua pejabat tersebut, rencananya pekan ini akan diundang Komisi Pertahanan untuk membuka dua perjanjian yang selama ini tidak pernah dipublikasikan itu. "Kalau lebih banyak merugikan negara kita, buat apa disetujui," ujarnya

Perjanjian itu telah disepakati Indonesia dan Singapura di Istana Tampak Siring, Bali, beberapa waktu lalu. Kerja sama pertahanan berbarengan dengan perjanjian ekstradisi, di mana Indonesia berkepentingan meneken karena hendak mengejar koruptor yang bersembunyi di negeri itu.

Raden Rachmadi