Empat Risiko Fiskal Mengancam 2008

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah menghadapi empat risiko yang bisa mengganggu konsistensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008. Risiko tersebut bisa menimbulkan komplikasi terhadap pengelolaan anggaran tahun depan.

Risiko pertama, papar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, muncul akibat asumsi makro yang digunakan untuk menyusun APBN 2008 hanya sampai kuartal pertama 2007.

"Sehingga sangat mungkin, asumsi makro yang menjadi landasan penyusunan APBN 2008, akan berubah pada saat kita laksanakan," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Rapat secara khusus membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah 2008.

Risiko tersebut, kata dia, bisa berimbas pada perubahan angka-angka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dewan.

Risiko kedua, Sri Mulyani melanjutkan, timbul akibat kenaikan belanja pemerintah, terutama karena ada potensi bencana alam yang muncul atau pemekaran daerah. Pemerintah, menurut dia, berupaya agar tidak ada lagi pemekaran daerah yang semata-mata muncul karena ingin memanfaatkan pendapatan dari dana alokasi umum (DAU).

"Karena ini pemborosan yang tidak pantas dibiayai APBN," kata dia.

Masih dalam soal risiko belanja pemerintah, dia menambahkan, ketidakmampuan daerah membelajakan anggaran secara baik juga bisa menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan APBN 2008.

Risiko ketiga, tutur dia, muncul karena ada skema dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan proyek infrastuktur, baik penjaminan proyek maupun pendanaan proyek. Pemerintah berencana menjamin 10 proyek infrastruktur di sektor pekerjaan umum, perhubungan, dan pertanian pada 2007 dan 2008. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mendanai 100 persen proyek-proyek infrastruktur vital, seperti di sektor perhubungan.

Risiko dukungan infrastruktur yang lain, menurut dia, berasal dari kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kurang baik, sehingga perlu suntikan modal pemerintah.

"Kebijakan pemerintah untuk mendukung proyek infrastruktur juga kadang-kadang menimbulkan implikasi fiskal," papar Sri Mulyani.

Risiko terakhir, dia mengatakan, adalah risiko utang. Meskipun struktur utang lebih baik dengan durasi lebih dari 8 tahun, menurut dia, tetap saja setiap pengelolaan utang menghadapi berbagai kemungkinan risiko, mulai dari pembayaran bunga dan pokok utang, serta risiko nilai tukar.

Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis menegaskan, pemerintah jangan lagi memberikan penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur. Ke depan, kata dia, pemerintah tidak perlu ikut campur urusan proyek-proyek infrastruktur besar. "Proyek jalan tol atau listrik 10.000 megawatt diserahkan saja ke swasta. Jangan lagi ada penjaminan dalam APBN," tuturnya.

Dia menekankan bahwa penjaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur di masa lalu, rentan terhadap kredit macet. Kalau pun memberikan jaminan, menurut dia, harus kepada investor terpilih, yang tidak pernah ngemplang atau pun punya utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

"Kami tahu itu (jaminan adalah syarat yang diminta swasta), tapi kita kan, sudah punya banyak pengalaman buruk. Dulu kan, pemerintah paling anti penjaminan," kata Emir.

Menurut dia, asumsi makro ekonomi 2008 yang direncanakan pemerintah (lihat tabel) pun terlalu optimistis. Asumsi ini diperkirakan tak akan terlalu berpengaruh pada kondisi riil, seperti menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. "Target yang tinggi hanya pencitraan pemerintah. Padahal, target mestinya realistis dan wajar," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Terpisah, anggota Komisi Keuangan dari Partai Keadilan Sejahtera, Rama Pratama mengatakan, asumsi makro ekonomi 2008 yang ditargetkan pemerintah masih perlu diuji. "Risiko tidak tercapainya, tinggi," ujar dia.

ANTON APRIANTO/ RR ARIYANI