Permintaan Evaluasi Fungsionaris Dinilai Berlebihan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Permintaan agar Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk mengevaluasi fungsionaris Partai Golkar dinilai berlebihan. Alasan pertemuan Partai Golkar dengan PDI Perjuangan di Medan sebagai dasar evaluasi juga dinilai masih sangat lemah.

”Kejadian di Medan sebetulnya tidak perlu ditanggapi kalang kabut dengan evaluasi kinerja. Sebab tidak ada komitmen untuk berkoalisi, aliansi. Masih panjang untuk ke arah sana," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan saat dihubungi Tempo di Jakarta, Sabtu (30/6).

Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh meminta Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengevaluasi para fungsionaris partai berlambang beringin tersebut. "Saya meminta Ketua Umum mengevaluasi kinerja Partai Golkar, termasuk kinerja para fungsionaris yang lebih banyak bicara daripada bekerja," kata Paloh kepada wartawan setelah bertemu dengan Kalla di kantor Wakil Presiden, Jumat (29/6).

Ferry memahami jika ada pro kontra atas pertemuan Partai Golkar dan PDI Perjuangan di Medan beberapa waktu lalu. Hal ini, kata dia, juga dapat terjadi di partai-partai selain Golkar. ”Karena pada dasarnya bentuk aliansi ataupun koalisi itu masih sangat baru di Indonesia. Belum ada format tepatnya seperti apa," katanya.

Lagipula, menurut dia, pertemuan di Medan sama sekali belum berarti koalisi apapun. ”Selama tidak merugikan partai, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu, komitmen koalisi sebelum musyawarah nasional,” ujarnya.

Karena itu, kata Ferry, permintaan evaluasi harus ditempatkan seproporsional mungkin. "Jangan karena terlalu kawatir akan muncul faksi, friksi atau yang lain. Bentuk evaluasi yang tidak jelas ini malah yang tidak baik. Lagipula evaluasi harusnya sifatnya internal dan dibicarakan di dalam partai saja," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Buhanuddin Napitupulu menilai permintaan untuk mengevaluasi fungsionaris Partai Golkar masih sumir. Sebab, baik ukuran kinerja ataupun fungsionaris yang harus dievaluasi pun tidak jelas. ”Ukuran kinerjanya itu apa? Dan siapa yang harus dievaluasi itu?" ujarnya kepada Tempo, Sabtu (30/6) di Jakarta.

Burhanuddin mempertanyakan kinerja Golkar yang harus dievaluasi. ”Kalau soal di Medan yang diungkit, harus jelas di bidang mana yang harus dievaluasi? Bidang politik, konsolidasi atau yang mana?" ujarnya.

Menurut dia, tidak ada masalah krusial yang terjadi selama pertemuan di Medan. Sehingga tidak harus dilakukan evaluasi kinerja. Burhanuddin menyayangkan permintaan Surya Paloh itu disampaikan ke publik. "Memang tugas penasihat adalah memberi saran baik diminta atau tidak. Tapi mestinya permintaan evaluasi kinerja itu sifatnya tidak dibuka ke publik," tuturnya.

Hal senada dikatakan ketua DPP lainnya, Theo L Sambuaga. "Saya belum pernah dengar nama-nama fungsionaris yang akan dievaluasi karena ada kabar indikasi perpecahan dalam Golkar. Tidak ada perpecahan," kata dia.

Kendati begitu, Theo menilai, evaluasi kinerja sangat mungkin dilakukan sebagai bagian dari kegiatan utama partai politik. "Setiap partai pasti ada kegiatan evaluasi, dan ini dilakukan terus-menerus. Apalagi yang meminta evaluasi ini adalah penasihat, itu wajar saja," kata politisi yang juga Ketua Komisi Pertahanan DPR.

Evaluasi, kata Theo, dapat berupa evaluasi program maupun personel. "Evaluasi program dilakukan setelah kegiatan berjalan, sedangkan evaluasi kinerja personel dilakukan tiap rapat pimpinan," tukasnya.

RR ARIYANI