Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Keberadaan Forum Stabilitas Sistem Keuangan dinilai akan mendorong bank sentral untuk lebih terbuka mengungkap kegagalan individu perbankan. Sebab, Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan dinilai berperan penting dalam mendeteksi krisis ekonomi. Hal ini juga agar pengalaman pada masa lalu tidak terulang.”Khususnya Bank Indonesia untuk bisa mendeteksi awal dan menindak kasus dari bank-bank yang belum go public tanpa melanggar Undang-Undang Perbankan,” ujar pengamat ekonomi Dradjad Wibowo saat dihubungi Tempo di Jakarta, Sabtu (30/6). Pemerintah membentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum ini bertugas mendeteksi secara dini potensi krisis ekonomi di Indonesia (Koran Tempo, 30 Juni). Dengan deteksi awal itu, menurut Dradjad, Lembaga Penjamin Simpanan pun bisa memperkirakan berapa besar dana yang harus dimiliki. Sebab, makin tinggi risiko, makin besar pula premi yang harus dibayar oleh suatu bank. ”Ini sesuai fungsi LPS untuk mencegah kegagalan individu bank menjadi kegagalan perbankan secara sitemik," kata Dradjad. Di antara anggota Forum, kata dia, harus menyamakan persepsi dalam indikator keuangan sebelum mengeluarkan rekomendasi tindakan yang harus diambil. "Indikator seperti pesatnya lalu lintas modal jangka pendek ke dalam negeri harus disepakati bagaimana menilainya,” kata dia. Kendati perbedaan sudut pandang dari Bank Indonesia ataupun Departemen Keuangan tidak dapat dicegah, menurut dia, hal tersebut tetap harus ada satu solusi yang diambil pemerintah. Solusi itu semestinya bersifat win-win solution pada pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia, menurut dia, pasti akan mendorong diberikannya insentif bagi pasar modal agar investasi ditanam dalam waktu panjang. Sedangkan pemerintah akan sangat hati-hati memberikan insentif pajak di pasar modal, karena pasti akan menurunkan pendapatan negara secara signifikan. Persepsi lain yang harus disamakan adalah tentang pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Dua asumsi makro ekonomi itu sangat krusial untuk menentukan langkah yang diambil pemerintah untuk menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Jika kemarin dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat sempat mencuat perbedaan assessment kedua pihak (BI dan pemerintah), diharapkan dengan Forum ini asumsi makro tidak lagi diperdebatkan," ujarnya. RR ARIYANI
Iklan
