Politik Uang Hantui Pilkada Jakarta

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kedua pasangan peserta pemilihan kepala DKI Jakarta disinyalir menggunakan uang agar terpilih dan didukung partai politik. "Omong kosong bila dicalonkan secara gratis. Mereka bukan kader partai," kata anggota Komisi DPR Permadi pada sebuah acara diskusi di Jakarta Media Center, Jumat (6/7).

Kedua calon gubernur yakni Adang Daradjatun dan Fauzi Bowo berasal dari kepolisian dan birokrat pemerintahan. Menurut Permadi, dengan menggunakan uang untuk lolos dari partai politik, membuktikan kredibilitas para calon masih minim. Dan yang disayangkan, partai politik mau menerima uang tersebut. "Yang dicalonkan PDI Perjuangan juga tidak bersih," ujar Permadi.

Djasri Marin, calon wakil gubernur yang gagal dicalonkan Koalisi Jakarta mengakui sistem politik Indonesia saat ini membuka celah politik uang terbuka lebar. Salah satunya tertutupnya akses untuk calon independen. Partai-partai pun sudah tidak malu-malu meminta uang kepada para kandidat. "Sayangnya semua duit itu tidak pakai kuitansi," ujarnya.

Sayangnya, politik uang ini sulit dibuktikan. Menurut Ibrahim F. Badoh dari Indonesia Corruption Watch, akses masyarakat untuk menelusuri kecurangan tersebut sangat sulit. Menurutnya, saat ini ICW hanya menemukan dugaan penyelewengan dari laporan BPK. Yakni manipulasi tunjangan kepada pengurus RT/RW sebesar Rp. 300-400 ribu yang diduga digunakan untuk memobilisasi warga di tingkat paling bawah. "Politik di Jakarta lebih tinggi karena karakter masyarakatnya lebih independen," ujarnya. Mustafa Silalahi