Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Hari ini, ribuan guru menggelar unjuk rasa di Jakarta. Guru-guru tersebut akan memecah konsentrasi aksi ke 3 lembaga pemerintahan. "DPR, Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan Nasional," kata ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Matadjit kepada Tempo melalui telepon. Dari provinsi Jawa Timur, jumlah guru yang bersedia mengikuti aksi mencapai 1500 orang. Jumlah itu, kata Matadjit, akan bertambah karena guru dari Bengkulu, Lampung, Medan, Riau dan Palembang akan bergabung di Jakarta. Namun ia mengaku tidak tahu jumlah pasti guru dari beberapa daerah tersebut. Guru, katanya, saat ini sudah bosan menunggu penandatanganan Peraturan Pemerintah tentang Guru dan Dosen yang tertahan di presiden. "Padahal menurut UU N0.14/2005 di pasal 83 jelas tertulis bahwa peraturan pemerintah harus selesai 18 bulan setelah UU disahkan. Mana buktinya," kata dia. Selain mempermasalahkan tertundanya penandatanganan PP Guru dan Dosen, guru juga meminta uang makan untuk Pegawai Negeri Sipil diberikan juga kepada guru. "Saat ini pegawai negeri di kantor pusat menerima jatah uang makan 10 ribu perhari, kenapa pegawai daerah dan guru tidak dapat," ujarnya. Dalam pertemuan besok, ia juga meminta pemerintah merealisasikan pembayaran tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan tunjangan kemaslahatan. Alasannya berbagai tunjangan tersebut telah diatur dalam UU No. 14/2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan 30 Desember lalu. Kemiarn, PGRI Jawa Timur telah memberangkatkan 22 bus yang mengangkut sekitar 1000 guru. "Sisanya akan menyusul," jelasnya. Semua dana yang digunakan ntuk menjalankan aksi ini adalah uang pribadi masing-masing guru. Jika dirata-ratakan, perorang bisa menghabiskan Rp 200 ribu. Reh Atemalem Susanti
Iklan
