Warga Bingung Pembebasan Tanah Dibatalkan

TEMPO Interaktif, Cirebon: Pembatalan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan membuat bingung sebagian masyarakat yang tanahnya akan dilalui jalur tol tersebut. Mereka meminta pemerintah untuk tegas. "Kami bingung, apakah tol Kanci-Pejagan ini jadi dibangun atau tidak?" ujar Husen, warga Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Selasa (10/7).

Husen mengungkapkan telah adanya perundingan beberapa kali antara warga dengan tim pembebasan tanah, baik dari pusat maupun dari pemerintah Kabupaten Cirebon. "Belum ada kesepakatan. Mereka tetap mempertahankan Rp 30.000 per meter persegi, sedangkan kami tetap ingin Rp 50.000 per meter persegi," jelasnya. Namun kabar terakhir yang diterima, pembebasan tanah dibatalkan.

Bupati Cirebon Dedi Supardi menyangkal pembatalan proses pembebasan tanah. "Kami tetap menjadi fasilitator dalam hal pembebasan tanah," tandasnya. Pihaknya sendiri dijanjikan bahwa uang untuk pembebasan tanah dari Departemen Pekerjaan Umum akan turun pada tanggal 16 Juli mendatang.

Namun berkebalikan dengan Dedi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan yang juga Ketua Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menyatakan kalau pihaknya sudah melayangkan surat ke Tim Pembebasan Tanah Pusat, Badan Pengelola Jalan Tol dan Menteri Pekerjaan Umum meminta agar proses pembebasan tanah untuk jalan tol Kanci-Pejagan dihentikan sementara. "Kami sudah melayangkan surat tersebut," jelasnya.

Para pemilik lahan yang telah menyepakati harga pun telah dikirim tembusan surat tersebut.

Menurut Aan, penghentian proses pembebasan tanah ini karena adanya masalah di PT Semesta Marga Raya sebagai pemegang konsesi jalan tol Kanci-Pejagan yang dinilai bisa menyebabkan kesalahpahaman antara panitia pembebasan tanah dengan warga. "Warga ingin secepatnya menerima uang, tetapi ternyata hingga kini uangnya tidak ada," katanya.

Pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon melintasi lahan sepanjang 24 kilometer di 34 desa di sembilan kecamatan. Megaprojek senilai lebih dari Rp 2,2 triliun itu, sebagian menggunakan dana Semesta Marga Raya sebesar Rp 734 miliar atau 30 persen dari nilai proyek. Selebihnya dana bersumber dari kredit Bank BNI sebesar 65 persen atau senilai Rp 897,6 miliar dan Bank BRI Rp 483,3 miliar.

Ivansyah