Iklan
TEMPO Interaktif, Denpasar:Harapan mendapat layanan sekolah berbiaya murah ibarat jauh panggang dari api. Di Bali, pada musim penerimaan siswa baru, berbagai pungutan justru makin tak terkontrol, bahkan di sekolah-sekolah negeri yang diharap berbiaya lebih murah dari sekolah swasta.Dari pantauan DPRD Bali, pungutan di sekolah negeri dengan embel-embel uang pembangunan berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. Alasan lainnya adalah untuk menambah fasilitas dan kursus keterampilan siswa. ”Kita sangat menyayangkan. Mestinya sekolah SD sampai SMU digratiskan, kok malah makin mahal,” Ketua Komisi IV DPRD Bali Wayan Kariyasa, Selasa (17/7).Meskipun uang pungutan itu sudah disetujui oleh komite sekolah, ia mempertanyakan sejauh mana persetujuan itu sudah melalui proses yang demokratis. Karena itu, pihaknya juga mendesak Dinas Pendidikan untuk membuat standarisasi jenis dan jumlah pungutan yang dibolehkan.Menurut Kariyasa, dengan model pendidikan yang mahal itu, dia khawatir kesempatan bagi siswa miskin yang berprestasi untuk bersekolah di sekolah negeri akan pupus. Mestinya, tegas dia, kesempatan diberikan benar-bernar karena prestasi belajar siswa. Kariyasa mengatakan pihaknya juga akan mengusahakan agar ada ketentuan khusus bagi siswa miskin itu.”Ini agar bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sekolah negeri efektif,” tegasnya. Bali sendiri mendapat gelontoran dana BOS senilai Rp 153 miliar. Selain itu ada bantuan dana bagi siswa miskin dari pemerintah pusat senilai Rp 2,6 miliar.Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Bali Tia Kusumawardhani mengakui sulit untuk mengkontrol adanya pungutan-pungutan itu. Besarnya pungutan sekolah negeri, semua berpulang pada persetujuan komite sekolah. Berdasar aturan terbaru, jelas dia, setiap penggunaan anggaran di sekolah negeri menjadi keputusan sekolah dengan komite. "Sekarang kami tidak punya gigi," akunya.Namun, Disdik Bali akan mengirim surat kepada masing-masing sekolah yang ada di Bali agar sekolah mencantumkan setiap penggunaan anggaran secara detail. Dengan begitu, siswa dan orang tuanya mengetahui alur penggunaan dana. Mengenai dana bagi siswa miskin, menurutnya, dialokasikan khusus untuk Kabupaten Karangasem, Buleleng, Klungkung dan Bangli yang benar-benar mengalami masalah.Rofiqi Hasan
Iklan
