Aturan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Diterbitkan


TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah makin memperketat aturan tentang rekening liar yang selama ini seringkali menyebabkan opini disclaimer laporan keuangan negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 itu, diatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Didalamnya diatur wewenang Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dalam mengelola kas negara berdasarkan prinsip-prinsip keuangan.

Bendahara Umum Negara yaitu Menteri Keuangan, berwenang mengangkat Kepala Satuan Kerja di pusat dan daerah, yang berperan sebagai Bendahara Umum Daerah. Fungsinya antara lain mengkoordinir pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, menunjuk bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penerimaan dan pengeluaran negara.

PP juga mengatur tentang dana dalam anggaran, menyimpan dan menempatkan uang negara, mengelola surat utang negara (SUN), membayar atas permintaan pejabat pengguna anggaran terhadap beban rekening kas umum, serta menyediakan informasi keuangan negara.

RAFLY WIBOWO

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
; $foto_slide_judul =

Musik/Film

; $foto_slide_judul =

Musik/Film

Wajib Baca!
X