Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan di Cianjur Bahas Peraturan Soal Pendidikan Diniyah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Cianjur:Menyusul keterlambatan pembayaran bantuan stimulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 600 guru honorer Madrasah Diniyah oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, Komisi IV DPRD setempat, mulai membahas Peraturan Bupatitentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah di Kabupaten Cianjur. Jika bantuan stimulan itu belum diatur di dalamnya, tidak menutup kemungkinan tersebut harus segera direvisi. Sekretaris Komisi IV DPRD, Dudi Aryadikara menyatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan terhadap Peraturan Bupati tersebut. Beberapa pejabat pemerintah kabupaten pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan seputar pasal-pasal yang mengatur pendidikan diniyah. "Kita masih menelaah isi peraturan tersebut, termasuk pasal-pasal yang mengatur kesejahteraan guru honorer madrasah diniyah," kata Dudi saat ditemui usai rapat tertutup di Ruang Komisi IV, Selasa (28/8). Menurut Dudi, pihaknya sedang mempelajari pasal-pasal pokok yang mengatur penggunaan dana bantuan stimulan dari provinsi. Jika dalam aturan tersebut dana stimulan harus terlebih dahulu masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, untuk memudahkan menutup keterlambatan, bisa saja peraturan ini direvisi sesuai dengan peruntukannya saat ini. Keterlambatan pencairan anggaran sebesar Rp 360 juta bantuan dari provinsi, Dudi menambahkan, bisa dijadikan dasar kuat agar Peraturan Bupati direvisi. "Kita perlutahu, apakah dana itu memang harus masuk APBD terlebih dahulu atau bisa langsung dibagikan sesuai dengan peruntukannya," ujar Dudi, menegaskan.Dudi menyayangkan keterlambatan pembayaran dana bantuan stimulan tersebut. Menurut Dudi, jika bantuan tersebut harus terlebih dahulu masuk APBD, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi sejak awal. "Setidaknya, jikapemerintah melakukan sejak awal, tidak akan terjadi keterlambatan pencairan," cetusnya.Keterlambatan pembayaran dana bantuan stimulan dari provinsi oleh pemerintah setempat, sempat dipertanyakan ratusan guru honorer Madrasah Diniyah yang tergabung dalam Paguyuban Guru Honorer dan Kelompok Kerja Madrasah Diniyah. Mereka mengaku mendapat informasi dana bantuan tersebut telah dicairkan pada bulan Desember tahun 2006 silam. Hal tersebut diperkuat dengan bukti kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Bupati Cianjur, Tjetjep MuchtarSoleh.Namun, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Maskana Sumitra, ngotot menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena dana bantuan stimulan tersebut belum dimasukkan ke dalam APBD. "Dana bantuan tersebut pasti cair setelah masuk ke dalam APBD Perubahan," katanya.Para guru honorer meminta kejelasan waktu pencairan agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan. Kalau perlu, menurut mereka, pihaknya akan meminta bantuan Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan.Deden Abdul Aziz
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Samsung Tingkatkan Kompetensi Digital Guru dan Dosen melalui Samsung Innovation Campus

1 hari lalu

Pelatihan Guru Samsung Innovation Campus Batch 5 (Samsung)
Samsung Tingkatkan Kompetensi Digital Guru dan Dosen melalui Samsung Innovation Campus

Samsung menggelar program Teachers Training bagi guru dan dosen dalam program Samsung Innovation Campus (SIC) Batch 5 2023/2024.


Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

13 hari lalu

Petugas memverifikasi peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  di lokasi ujian The Sultan Convention Center, Sumsel, Minggu 5 September 2021. SKD CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru untuk penempatan instansi  pemerintah daerah di Sumatera Selatan ini  diikuti oleh 87.407 orang dan digelar mulai 4 September - 18 Oktober 2021  dengan menerapkan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Feny Selly
Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

Seleksi PPPK tersebut diperuntukkan untuk guru di sekolah negeri.


Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

24 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menolak jika makan siang gratis menggunakan dana BOS


Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

24 hari lalu

Ketua PGRI Unifah Rosyidi. (ANTARA/PGRI)
Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

PGRI menilai, tidak ada yang perlu dipersoalkan mengenai pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang menggunakan dana BOS.


Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

24 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam acara Peringatan HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2023 di Jakarta, pada Sabtu 25 November 2023. ANTARA/Yashinta Difa
Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatiannya atas perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah-sekolah.


Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

24 hari lalu

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menyampaikan keterangan perihal pemecatan 116 guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu di LBH Jakarta, Ahad, 5 Februari 2017. TEMPO/Danang F
Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

FSGI merespons program makan siang gratis dengan menyinggung teori Shang Yang. Begini penjelasannya.


Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

24 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

Menurut FSGI, penggunaan dana Bos untuk makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan itu.


Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

24 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

Terpopuler: Rencana pengalihan dana BOS untuk program makan siang gratis diprotes serikat guru, Presiden Jokowi cawe-cawe rencana kerja Prabowo.


Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

25 hari lalu

Tempo Explain: Risiko Anggaran Jumbo Makan Siang Gratis
Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

Federasi Serikat Guru Indonesia menolak rencana Prabowo-Gibran mengalihkan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis. Pendidikan terancam.


Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

26 hari lalu

Presiden Jokowi menghadiri Kongres XXIII PGRI 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Maret 2024. Foto: Hendrik Yaputra
Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

Demi menghadiri acara PGRI, Jokowi mengaku menggeser jadwal membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang.