SKTM Tetap Bisa Digunakan untuk Program Askeskin


TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tetap mengizinkan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin)). Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan, SKTM tetap diperbolehkan selama kartu Askeskin belum didistribusikan secara merata.

"SKTM bisa menjadi solusi," katanya dalam jumpa pers usai membuka Pertemuan Koordinasi Program Jaminan Pemeliharaan kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Manggala Wana Bhakti, Jakarta, Selasa.

Saat ini, menurut Siti, baru 65 persen kartu Askeskin yang dicetak dan didistribusikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Belakangan, data BPS dianggap tak akurat karena hanya mendata kepala keluarga, bukan jumlah penduduk miskin. Sehingga, pencetakan dan pendistribusian kartu dihentikan. Pemerintah pun memustuskan mengizinkan penggunaan SKTM dalam program Askeskin.

Saat membuka pertemuan, Siti membantah ada larangan penggunaan SKTM. Sebelumnya, Komisi Kesehatan mempertanyakan Surat Edaran No 683 tahun 2007 yang dikirim menteri kesehatan ke seluruh kepala daerah. Surat itu dianggap melarang penggunaan SKTM. "Saya tidak melarang penggunaan SKTM. Saya meminta supaya praktek penjualan SKTM diawasi," katanya.

Siti telah meminta kepala daerah mendata jumlah penduduk miskin di wilayahnya. Data inilah yang akan digunakan untuk menentukan siapa saja yang berhak mengikuti program asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) tahun 2008.

Direktur Utama PT Asuransi Kesehatan Orie Andari Sutadji mengatakan, pendataan penduduk miskin harus dilakukan secepat mungkin. Kalau memungkinkan, sebelum tahun 2008 pemerintah daerah sudah memberikan data. "Supaya program Askeskin tak terganggu," ujarnya.

Soal tagihan Askeskin, Orie mengatakan belum menerima uang hasil efisiensi anggaran Departemen Kesehatan dan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2007. Dana senilai Rp 1,7 triliun itu masih ada di Departemen Keuangan. Tapi, Orie menjanjikan akan mengirimkan uang tersebut ke rumah sakit daerah dalam waktu tujuh hari kerja setelah menerima dana cair. PRAMONO

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X