Mantan Pejabat Bulog Sanggah Dakwaan Jaksa


TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Kepala Pusat Jasa Logistik Perum Bulog, Tito Pranolo, yang dituntut jaksa tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta, menyanggah dakwaan jaksa bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar aturan hukum.

Sanggahan Tito, yang maju ke sidang berbaju batik dan mengenakan kacamata baca, disampaikan dalam sidang penyampaian Nota Pembelaan di depan Majelis Hakim yang dipimpin Wahjono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini.

"Kami menyanggah semua dakwaan, dan menyampaikan kebenaran yang akan menggugurkan tuduhan korupsi satu per satu," ujar Tito. Ia menyatakan ada tiga syarat yang bisa ia kemukakan tentang dakwaan jaksa.

Yang pertama, jaksa penuntut umum M. Syafei mendakwa Tito terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus impor sapi dari Australia pada 2001. Jaksa pada 4 Oktober 2007 menyatakan ada 7 perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tito. Antara lain, "Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi," ujar Jaksa Penuntut Umum M Syafei dalam sidang yang lalu.

Pada 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31/1999 bertentangan dengan UUD 45 dan karenanya tidak dapat digunakan untuk kasus korupsi.

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud menyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."

Sedangkan penjelasan pasal 2 itu: "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penjelasan Pasal 2 inilah yang kemudian digugat Masyarakat Hukum Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berpendapat, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 45.

Tito juga mengemukakan syarat kedua, terjadinya kerugian negara, yang menurutnya tidak terjadi. Uang muka impor sapi sebesar Rp 8,004 miliar dalam aktiva lancar Bulog, menurut Tito, tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. "Harus jelas dulu bukti konkret kerugian dan harus menunggu penyelesaian akhir. Berdasarkan laporan BPKP dan uraian saksi ahli, transaksi impor sapi belum dapat disebut sebagai kerugian negara," jelas Tito.

Syarat ketiga korupsi, kata Tito, harus ada pihak yang menjadi kaya atau orang lain yang menjadi kaya. "Saya ingin meyakinkan diri sendiri, keluarga, sahabat, para sejawat, bahwa saya tidak melakukan korupsi. Paling tidak keluarga, istri, anak, sahabat, meyakini bahwa suami, ayah, serta sahabat mereka tidak melakukan korupsi," ujar Tito, yang sempat terisak ketika membaca kalimat itu.

Tito sudah mengirim surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening pribadinya, untuk meyakinkan bahwa ia tidak melakukan perbuatan korupsi. TH

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X