Subsidi Langsung BBM Dikaji

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menyiapkan mekanisme baru pemberian subsidi bahan bakar minyak. Langkah ini terkait dengan terus melambungnya harga minyak mentah dunia, yang kemarin menyentuh angka di atas US$ 99 per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan konsep pemberian subsidi BBM tidak salah karena dibutuhkan rakyat kecil. Hanya, kata dia, sistem yang digunakan sekarang harus diperbaiki.

Salah satu opsi yang dikaji adalah pemberian subsidi BBM secara langsung--tidak berupa harga seperti sekarang--meski, kata Purnomo, penerapan cara itu lebih sulit. "Ongkos sosial dan politik lebih mahal, butuh waktu pula," katanya.

Saat ini konsumsi BBM mencapai 1 juta barel ekuivalen minyak per hari. Sebesar 40 persen dari angka itu menggunakan harga pasar. Sisanya, 60 persen, masih disubsidi pemerintah. Pemerintah menganggarkan subsidi minyak Rp 56 triliun tahun ini. Tapi lonjakan harga minyak dunia telah melambungkan beban subsidi menjadi Rp 91 triliun.

Opsi lain yang juga dikaji pemerintah adalah pengurangan volume BBM bersubsidi, seperti premium dan minyak tanah. Premium dan minyak tanah adalah penyumbang beban terbesar dalam subsidi BBM. Kuota premium sekitar 17 juta kiloliter, sedangkan minyak tanah berkisar 9-10 juta kiloliter.

Opsi yang tidak mungkin ditempuh pemerintah, kata Purnomo, adalah menaikkan harga BBM atau menggabungkan antara menaikkan harga dan mengurangi volume BBM. "Yang paling mungkin opsi mengurangi volume pemakaian BBM," ujarnya.

Sayangnya, dia melanjutkan, mengurangi volume BBM tidak mudah karena menyangkut kebiasaan masyarakat. Itu sebabnya, kata dia, strategi yang bisa diambil adalah mengurangi volume premium dan minyak tanah, yang kemudian diganti dengan energi alternatif lain.

Purnomo menyanggah bila langkah itu berarti ada pembatasan konsumsi BBM. "Bukan itu (pembatasan konsumsi BBM), kami masih mengkaji detail bagaimana mengurangi subsidi tanpa menaikkan harga," tuturnya.

Saat ini pemerintah telah melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas elpiji untuk mengurangi volume minyak tanah subsidi. Sedangkan untuk mengurangi volume premium, kata Purnomo, pemerintah tengah mempertimbangkan memperluas pemakaian bahan bakar khusus yang tidak disubsidi, seperti Pertamax. "Itu salah satu wacananya, sekarang Pertamax itu kan ada ron 94 dan 92," katanya.

Purnomo melanjutkan, pemerintah perlu membahas rencana perluasan penggunaan bahan bakar khusus ini dengan PT Pertamina (Persero). Selain itu, kemungkinan lain adalah menambah kadar oktan premium, misalnya premium dengan ron 90 (saat ini premium ron 88). "Yang kami harus pastikan ke Pertamina sekarang, apakah dimungkinkan membuat gasoline (bensin) tidak pakai ron 88, tapi dengan oktan lebih tinggi untuk kendaraan pribadi, misalnya," katanya.

Rencana itu pun, menurut Purnomo, tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap. Alasannya, Pertamina tentu butuh waktu untuk produksi premium dengan ron 90. "Harus bertahap. Pertamina kan tidak bisa sekaligus membuat dengan ron 90 (premium) dalam waktu sekejap," katanya menjelaskan.

l Nieke Indrietta