Direktur Hukum BI Kembali Diperiksa KPK

Grafis Terkait

Nunun Sembuh, tapi...

Topik

• #Suap DPR

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Direktur Hukum Bank Indonesia (BI), Oey Hoey Tiong, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aliran dana dari bank sentral kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "KPK bertanya tentang prosedur dan proses," ujar Oey Hoey Tiong, seusai pemeriksaan Jumat malam (30/11).

Menurut Oey, KPK memintanya menjawab 50 pertanyaan seputar kasus ini. "Banyak yang ditanyakan," ujarnya.

Dalam keterangannya, Oey mengatakan tidak tahu menahu tentang aliran dana BI setelah ia serahkan kepada direksi. "Saya hanya menyerahkan saja uang tersebut," ujar Oey.

Oey mengakui, seperti pernah dikatakan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution, bahwa dirinya memang merupakan saksi kunci dalam kasus ini. Oey merasa tidak sedang dikorbankan dengan adanya pernyataan Anwar, yang juga mantan Deputi Gubernur Seniro BI.

Juru Bicara KPK Johan Budi yang ditemui sebelumnya mengatakan pemanggilan Oey dalam kasus aliran dana BI ini adalah sebagai saksi. Menurut Johan, Oey mulai diperiksa oleh KPK pada pukul 10 pagi tadi. Pemanggilan sebelumnya terhadap saksi ini dilakukan beberapa pekan lalu.

Saat kasus terjadi pada 2003, Oey menjabat sebagai Deputi Direktur Hukum BI. Ketika itu ia menerima aliran dana langsung dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp 100 miliar, sesuai permintaan rapat Dewan Gubernur BI.

Melalui auditnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan duit ini mengalir ke para wakil rakyat hingga Rp 31,5 miliar. Aliran inilah yang kini diusut, karena diduga merupakan gratifikasi atau suap.

Selebihnya, dana digunakan sebagai biaya bantuan bagi para mantan anggota direksi bank sentral yang tersangkut kasus BLBI. Sebagian dipakai membayar pengacara, dan sebagian lagi digunakan untuk menyuap para penegak hukum. Bayu Pamungkas WP