Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tulip Raksasa di Laut Utara

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Amsterdam:Belanda akan menggambar ulang peta Eropa. Benar-benar menggambar ulang. Di tepi pantai yang menghadap ke Laut Utara, Belanda berniat membuat pulau baru berbentuk tulip, bunga nasionalnya. Pulau yang meniru konsep Dubai dengan pulau-pulau resor itu dibangun untuk mengatasi kepadatan penduduk dan membentengi garis pantai dari arus pasang laut. Pulau itu adalah usulan dari Partai Kristen Demokrat, yang menguasai parlemen negara itu. Bila disetujui, pulau di Laut Utara itu bisa digunakan untuk perumahan, pertanian, serta wilayah cagar alam dan suaka margasatwa. Keberadaan pulau itu juga bisa membentengi wilayah pantai daratan utama Belanda dari gelombang laut. "Orang Belanda hidup bertumpuk-tumpuk di atas orang lain," kata Jopp Atsma, politikus partai yang menjadi sponsor utama ide ini di parlemen. "Kami benar-benar lapar akan tanah. Wilayah daratan yang luas diperlukan untuk pembangunan."Pada saat ini Belanda memang salah satu negara terpadat di dunia dengan 16 juta orang hidup di wilayah seluas 41.526 kilometer persegi, atau cuma separuh luas Skotlandia. Parahnya lagi, sepertiga wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut dan berada dalam jalur banjir yang dilewati tiga sungai besar. Dengan wilayah yang sempit, harga tanah menjadi mahal sehingga tidak ada peningkatan produksi pertanian. Ini mengancam posisi negara itu sebagai eksportir hasil pertanian terbesar di dunia. Bila mereka membuat pulau seluas 100 ribu hektare area saja, akan mendatangkan uang senilai 10 miliar Euro (US$ 14,69 miliar). "Cukup untuk mengembalikan modal awal pembuatan pulau itu," kata Atsma. Para pendukung gagasan ini di parlemen menyatakan bahwa pembangunan pulau baru ini akan memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan Belanda untuk unjuk gigi dalam manajemen air dan tanah yang saat ini banyak dibutuhkan negara lain akibat pemanasan global. Tapi tak sedikit pula yang menentang karena rencana ini terlalu mahal dan berpeluang merusak lingkungan. Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende telah meminta badan khusus penasihat teknologi pemerintah, Innovation Platform, untuk mempelajari kelayakan rencana ini dan mempresentasikannya pada 17 Januari 2008. Balkenende sendiri tampaknya tertarik oleh ide ini. "Negara ini sangat ahli dalam teknik menangani laut dan air," ujarnya. "Seharusnya kita mempertahankan kepemimpinan dalam hal ini di dunia lewat sebuah proyek yang besar." Innovation Platform telah mengeluarkan proposal tidak resmi tentang inovasi proyek ini lewat gambar sebuah pulau berbentuk bunga tulip dengan panjang 50 km dan luas 48,6 ribu sampai 101,2 ribu hektare di lepas pantai Randstad, wilayah yang paling padat penduduk, di sekitar Amsterdam, Rooterdam, The Haque dan Utrecht. "Negara kami memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menangani air," kata Maria Henneman dari Innovation Platform. "Negara dan perusahaan-perusahaan swasta bahkan mengekspor teknologi ini, tapi belum ada invasi baru. Eksperimen baru diperlukan dalam bidang energi alternatif, gelombang laut, dan angin. Proyek ini tentu akan sangat mahal. Tapi dengan teknologi terbaru, segalanya menjadi mungkin." Henneman juga mengungkapkan bahwa studi-studi sebelumnya memperlihatkan bendungan-bendungan yang membentengi seluruh pesisir utara negeri itu tidak akan bertahan lama. Belanda harus mencari solusi jangka panjang, mengingat kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim.Netherland--yang berarti "tanah yang rendah"--memiliki sejarah panjang dalam memelopori teknologi mempertahankan wilayah daratan dari ancaman laut dan memerangi banjir. "Kami tinggal di bawah permukaan laut dan kaki saya tidak pernah basah oleh banjir," kata Atsma. "Begitu banyak yang bisa dilakukan dengan manajemen air dan kami adalah penemunya."Negara adi kuasa Amerika Serikat juga meminta bantuan Belanda dalam manajemen air setelah banjir yang melanda New Orleans pada 2005. Perusahaan-perusahaan Belanda juga menjadi pelopor utama pengembangan wilayah pantai di seluruh dunia. Perusahaan Belanda, Boskalis, yang berpengalaman dalam proyek Delta dan Zuiderzee, misalnya, menangani pembuatan pulau buatan untuk bandara Hong Kong. Kini mereka menangani proyek Wave dari Oman, sebuah kompleks resor besar di pinggir pantai. Pulau buatan di Teluk Dubai, Uni Emirat Arab, berbentuk pohon palem, juga dibuat oleh kontraktor Belanda, Van Oord, dengan menggunakan 100 juta kubik meter pasir. Toh, banyak yang mengecam ide pulau tulip itu. Sebagian mengejek bentuk pulau seharusnya kincir angin atau kelom, sepatu kayu khas mereka. Alasannya, tulip bukanlah tumbuhan asli Belanda, tapi dibawa dari Turki pada abad pertengahan. Namun, ada satu alasan khusus mengapa Atsma dan rekan-rekannya meminta pulau itu berbentuk bunga tulip. "Semua orang di dunia selalu mengasosiasikan Belanda dengan tulip," katanya. "Ini kan bisa jadi promosi pariwisata juga."Organisasi lingkungan yang paling keras mencela. "Ini ide yang gila," kata Lisa Van Der Veen dari Yayasan Laut Utara. "Biayanya akan sangat mahal dan akibatnya terhadap ekosistem dan lingkungan akan sangat dramatis."Rencana ini dikhawatirkan akan mengorbankan wilayah lain, yang menjadi sumber tanah untuk pengurukan. Selain itu, munculnya pulau baru itu dapat merusak habitat pantai, perikanan, dan jalur migrasi burung-burung. "Laut Utara bukan tempat pembuangan sampah yang bisa kita perlakukan seenaknya, terutama wilayah pantai yang merupakan wilayah laut paling subur di dunia," kata Lisa Van Der Veen. "Pembuatan sebuah pulau akan merusak lingkungan dan alam." Menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut, Van Der Veen menyatakan lebih realistis untuk melindungi wilayah daratan yang sudah ada daripada membangun pulau baru. "Bangunan apa pun di pulau baru itu akan sangat mahal karena harus cukup kuat menahan badai," ujarnya. "Meningkatkan kekuatan bendungan yang sudah ada jauh lebih aman, ramah lingkungan, efektif, dan murah daripada membangun pulau baru yang belum tentu layak." AMAL IHSAN | TIMES-ONLINE | DE-TELEGRAAF
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

2 menit lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.


Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

2 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.


Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

7 menit lalu

Ilustrasi anak main ponsel pintar. (Shutterstock.com)
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.


Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi

8 menit lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi

Surya Paloh menanggapi pertemuan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali dengan Prabowo Subianto pada Selasa lalu. Sinyal koalisi?


Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

14 menit lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

Awalil menilai pertemuan dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo memang diperlukan dan sangat penting dilakukan saat ini.


Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

15 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ditemui usai memberikan keterangan kepada Dewas KPK perihal pemberhentian Endar Priantoro di Gedung Dewas Rabu 12 April 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

Tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran etik yang diajukan Nurul Ghufron diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK.


2 Cara Blur WhatsApp Web di Chrome untuk Menjaga Privasi Chat

17 menit lalu

Memori penyimpanan WhatsApp harus rutin dibersihkan agar kinerja aplikasi tidak lemot. Ini cara bersihkan penyimpanan WhatsApp. Foto: Canva
2 Cara Blur WhatsApp Web di Chrome untuk Menjaga Privasi Chat

Ada beberapa cara blur WhatsApp Web di Chrome agar chat rahasia Anda tidak dibaca orang lain. Berikut ini beberapa tata caranya.


Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

20 menit lalu

Logo Partai Demokrat
Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

Partai Demokrat akan mengikuti keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).


Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

23 menit lalu

Gedung bioskop Menteng di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Nanang Baso
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.


BNPB: Hujan Lebat 10 Jam, Lebih dari 100 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Luwu

24 menit lalu

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan sebaran dan dampak banjir Kalimantan dalam Disaster Briefing daring di Jakarta, Senin 12 September 2022. (Antara/Devi Nindy)
BNPB: Hujan Lebat 10 Jam, Lebih dari 100 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Luwu

BNPB menyatakan, hujan lebat selama 10 jam menyebabkan banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.