Pembangunan Jalan Tol Terhambat Calo Tanah

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta pembebasan lahan untuk proyek tol Trans Jawa dipercepat. Sebab kendala utama pembangunan jalan tol adalah alotnya pembebasan tanah. Presiden mensinyalir banyak tanah yang direncanakan untuk proyek jalan tol telah dikuasai calo tanah.

Presiden menghimbau kepada semua pihak terkait agar demi kepentingan umum kiranya dapat dilakukan kerjsama dengan baik. Penentuan harga tanah tidak boleh merugikan rakyat, transparan, dan akuntabel. Tapi calo tanah jangan ikut bermain.

"Kita semua rugi bila calo tanah ikut bermain dengan mengambil keuntungan berlipat ganda tanpa peduli kepentungan umum," kata presiden dalam keterangan pers usai rapat bidang infrastruktur di Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta Selasa (8/1).

Untuk itu, presiden juga telah menginstruksikan Walikota, Gubernur, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah pusat agar turun ke lapangan untuk memastikan pembebasan tanah berlangsung adil. Apalagi pemerintah telah memutuskan patokan biaya pembebasan lahan.

Sebelumnya pemerintah telah memutuskan patokan biaya lahan dalam proyek infrastruktur yang harus ditanggung investor (landcapping) sebesar 110 persen atau 2 persen dari nilai investasi, dipilih yang paling besar. Keputusan ini adalah hasil rapat khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya Jumat (4/1).

Presiden menilai keputusan itu sudah tepat. "Kebijakan itu betul,” kata presiden. Sebab harus ada pembagian resiko atau kewajiban pemerintah untuk memberi garansi agar proyek dapat berjalan dan ada kewajiban penanam modal.

Namun ketika ditanya soal batas kenaikan nilai investasi dalam pembebasan lahan yang ditanggung pemerintah, presiden mempersilahkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk menjelaskannya. Tapi Djoko urung menjelaskan setelah berbicara dengan presiden dan Kalla.

"Nanti sesi lain saja, niat kami baik untuk menjelaskan, tapi kadang-kadang di negeri kita ini terus ada hitungan tertentu, jangan sampai nanti rakyat yang rugi lagi," ujar Presiden. ....






SUTARTO