Iklan
TEMPO Interaktif, Sidoarjo:Lebih 5.000 korban lumpur Lapindo dari empat desa, yaitu Desa Siring, Renokenongo, Jatirejo, dan Kedungbendo, sejak pagi tadi mengepung Pendopo Kabupaten Sidoarjo.Mereka menuntut Bupati Sidoarjo Win Hendarso menolak wacana relokasi yang semakin sering diwacanakan oleh juru bayar Lapindo Brantas PT Minarak Lapindo Jaya. “Sesuai Perpres (No. 14/2007) ganti rugi sudah jelas berupa cash and carry, tapi kenapa Minarak selalu wacanakan relokasi?” ungkap Joko Suprastowo, koordinator aksi.Sejak awal, Minarak memang selalu mewacanakan ganti rugi berupa relokasi. Bahkan, meski lokasi persis relokasi belum diketahui, namun janji-janji dari Minarak setidaknya membuat beberapa korban Lapindo sudah menandatangani kesepakatan relokasi tersebut.Belakangan, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo ternyata juga malah mendukung konsep ini dengan alasan tak ingin korban Lapindo berpindah rumah keluar dari Sidoarjo setelah mendapatkan pelunasan ganti rugi. “Padahal relokasi hanya memecah belah warga. Sampai kapan pun, kami tetap minta cash and carry dan sisa pembayaran 80 persen harus segera dilunasi,” tambah Joko.Sementara itu, dalam unjuk rasanya, ribuan korban lumpur Lapindo ini memenuhi hampir separuh alun-alun kota yang berada persis di depan pendopo. Mereka memarkir kendaraan di seputaran alun-alun.Rohman Taufiq
Iklan
