Kenaikan Harga BBM Lebih Realistis
TEMPO Interaktif, :Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Chris Kanter menyatakan, pemerintah sebaiknya menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ketimbang melakukan pembatasan. Kenaikan harga bahan bakar dinilai lebih realistis.
Pembatasan premium dan solar, kata dia, akan sangat sulit diawasi. Chris mencontohkan, kebijakan pengalihan minyak tanah ke elpiji secara konsep bagus, tapi realisasinya berdampak negatif pada investor dan industri. "Jadi lebih baik keluarkan kebijakan yang pasti dan mudah dilakukan," katanya, Selasa (12/2).
Menurut Chris, kebijakan kenaikan harga akan berdampak politis. "Efek politik yang sama dengan pembatasan premium juga besar, karena potensi kebocorannya besar," tuturnya.
Pemerintah, kata dia, seharusnya berani mengambil kebijakan yang pasti mengatasi gejolok global, khususnya minyak. "Kalau mau mengurangi subsidi bahan bakar ya hars menaikan harga dan perbesar subsidi pangan," katanya.
Pemerintah berencana membatasi penggunaan premium dan solar untuk kendaraan bermotor. Setiap kendaraan nantinya akan ditempeli dengan kartu pintar untuk membeli bahan bakar. Kartu pintar tersebut menyimpan data kebutuhan bahan bakar dan nomor surat tanda kendaraan bermotor (STNK).
Chris mengungkapkan, dampak kenaikan harga bahan bakar pada 2005 berdampak positif pada saat ini. "Jika pada 2005 tak ada kenaikan bahan bakar, maka negara ini sudah bangkrut," ujarnya. Dia menambahkan, pemerintah jangan terbelenggu janji politik untuk tidak menaikan harga bahan bakar hingga 2009. "Meskipun berat, itu (kenaikan harga premium) keputusan yang harus diambil."
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar menilai rencana pembatasan bahan bakar minyak jenis premium dan solar untuk kendaraan umum harus sesuai kebutuhan riil. Kekurangan bahan bakar angkutan hanya akan menambah beban konsumen.
Menurut dia, jika kuota yang diberikan kurang maka bebannya menjadi tanggungan konsumen. Sebaliknya, kata dia, jika batasannya berlebih ada risikonya. "Bisa-bisa mereka (angkutan) malah dagang bahan bakar kepada kendaraan pribadi," ujarnya, Selasa (12/12).
Iskandar mengatakan, pihaknya sedang melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan bahan bakar riil angkutan umum. "Informasinya masih minim," katanya.
Menteri Kordinator Perekonomian Boediono membantah pembatasan premium dan solar sebagai bentuk lain dari kenaikan harga bahan bakar minyak. "Nggak, kami hanya mengarahkan kepada yang paling membutuhkan," katanya, Selasa (12/02).
Dia mengatakan, volume konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi akan sesuaikan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Keputusan tersebut akan dibicarakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
RR ARIYANI | HARUN MAHBUB | GUNANTO | ALI NY
