Pemerintah Revisi Peraturan Usaha Perikanan Tangkap


TEMPO Interaktif, Jakarta:
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 17/MEN/2006 menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 5/MEN/2008.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia. "Kita harus kembangkan industri dalam negeri, karena negara kita punya bahan baku yang besar," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, pada sosialisasi revisi peraturan tersebut, Selasa (19/2).

Freddy mengatakan selama ini Indonesia selalu menjadi negara produsen dan pemasok bahan baku perikanan. "Kita juga didikte oleh negara lain yang bahan bakunya diperoleh dari Indonesia. Itu harus diubah," ujar Freddy.

Menurut Freddy, sebagai negara dengan bahan baku perikanan yang besar, Indonesia bisa mengatur sendiri produksi dan pendistribusian hasil perikanan. "Sekarang kita buat aturan yang mendukung hal tersebut untuk pengembangan industri dan investasi," ujar Freddy.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA

Komentar (3)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
anjiang kolor tabang ndak lai ko ambuangan aaaaa kanciang
0
0
tolong tampilkan bagaimana aspek pasar terhadap perikanan saat ini dan bagaimana
0
0
ikan
Copyright © 2011
TEMPO
.CO
Wajib Baca!
X