Korban Lapindo Minta Payung Hukum

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perwakilan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo hari ini, Rabu (5/3) bertemu dengan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR di gedung MPR/DPR di Jakarta. Mereka meminta DPR mendesak pemerintah segera menangani desa-desa yang tergenang lumpur Lapindo.Wakil Bupati Sidoarjo Syaiful Iilah meminta Desa Siring Barat dan Jatirejo segera direlokasi karena di beberapa tempat muncul gelembung gas liar yang berbahaya. Ganti rugi bisa dihitung setelah warga dipindahkan. "Dua desa itu sangat memprihatinkan kalau dibiarkan," kata Syaiful.Saat ini warga yang mendiami Siring Barat sebanyak 319 keluarga dan Jatirejo sebanyak 250 keluarga. Mereka meminta adanya payung hukum pembayaran ganti rugi bagi desa di luar peta terdampak semburan.Mahmud Marzuki, salah satu warga Siring Barat meminta anggota tim berkunjung ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo. Selanjutnya DPR bisa menentukan wilayah yang paling berbahaya dan harus diprioritaskan untuk direlokasi.Menurut dia, warga di Siring Barat tidak berani memasak di rumah karena gas yang muncul mudah terbakar. "Kalau tidak didengarkan kami akan bakar gelembung gas itu supaya apinya tidak pernah mati," katanya. Anggota tim pengawas penanggulangan lumpur Sidoarjo Tamam Achda mengatakan DPR hanya bisa mengawasi kinerja penanganan dampak lumpur Lapindo. DPR tidak berhak memutuskan wilayah yang dianggap berbahaya atau terdampak. "Itu bukan domain kami. Tapi tolong dipahami kami sepenuhnya berpihak pada masyarakat," ujarnya. KURNIASIH BUDI