Abaikan Hak Atas Pangan, Perempuan Indonesia Lebih Sengsara

TEMPO Interaktif, Jakarta:INFID menilai pemerintah Indonesia masih mengabaikan hak atas pangan warganya. Hal ini juga membuat perempuan Indonesia lebih sengsara karena kebijakan yang ada.

Deputy Director INFID Dian Kartika Sari dalam siaran persnya memperingati Hari Perempuan Sedunia menuntut pemerintah memenuhi hak atas pangan tersebut dan menghentikan praktek liberalisasi perdagangan pangan pokok dan segala bentuk kejahatan ekonomi. "Hal ini yang membuat perempuan Indonesia makin termarjirnalkan," ujar Dian, Sabtu (8/3).

INFID mengatakan kebijakan perdagangan yang sangat liberal di Indonesia, mengakibatkan berbagai harga pangan pokok, seperti beras, minyak, kedelai, tepung,
gula dan bahan bakar minyak terus meningkat jauh di atas daya beli masyarakat. Naiknya harga-harga ini membuat perempuan semakin mengalami tekanan dan tidak berdaya memenuhi kebutuhan pangan dan alternatif bahan pangan pokok keluarga.

"Perempuan harus mengolah nasi aking untuk pangan keluarganya, berjalan jauh dan antre berjam-jam sekedar untuk mendapatkan seliter minyak tanah untuk memasak ataupun air bersih yang makin langka," tegas Dian.

Akibat tekanan keadaan tersebut, daya tahan dan derajat kesehatan perempuan dan anak-anak makin menurun drastis. Akibatnya, penderita sakit dan kematian karena kekurangan pangan dan gizi terus meningkat.

Dian Yuliastuti