Iklan
TEMPO Interaktif, Kupang:Pemerintah dinilai kurang serius menangani masalah gizi karena sibuk mensosialisasikan diri untuk menjadi gubernur maupun bupati. Padahal masalah gizi merupakan salah satu kebutuhan dasar warga yang harus dipenuhi."Bagaimana masalah gizi dapat tuntas, kalau masing-masing pejabat mengabaikan program, komitmen dan kepeduliannya pada rakyat karena sibuk mengurus diri untuk menjadi bupati atau gubernur saat pemilihan kepala daerah," kata Wakil Ketua DPRD NTT, Kristo Blasin, di Kupang, Sabtu (15/3).Menurut Kristo, seharusnya masalah gizi sudah dapat diatasi apabila para bupati maupun gubernur benar-benar berpihak pada rakyat. "Seluruh energi lebih besar untuk kepentingan kekuasaan dan hak-hak dasar rakyat diabaikan. Fakor ini yang menjadi kendala utama dalam penanganan gizi dan kesejahteraan rakyat. Sehingga berapa pun dana yang disiapkan untuk mengurus gizi, akan menjadi sia-sia karena tidak ada kepedulian dari pemerintah," lanjutnya.Mengenai alokasi dana dari APBD NTT tahun 2008 untuk penanganan masalah gizi, menurut Kepala Seksi Penanganan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Maxi Taopan, tahun ini pemerintah hanya mengalokasikan Rp 2 miliar. Dana tersebut, antara lain untuk pemberian makanan tambahan padat gizi Rp 1,6 miliar dan sisanya Rp 400 juta untuk mengurus kesehatan ibu hamil. "Dana tersebut dibagikan merata kepada 20 kabupaten," kata Taopan.Sementara itu, dari Rote Ndao dilaporkan korban tewas gizi buruk bertambah satu menjadi enam orang, setelah Ibrahim Tasi (9 bulan) meninggal dunia Jumat (14/3) di RSUD Baa.Ibrahim mulai dirawat Rabu lalu, namun akhirnya meninggal dunia karena komplikasi gizi buruk dan diare. Dengan demikian total korban tewas di NTT menjadi 8 orang, yakni dua di Kota Kupang dan enam lainnya di Rote Ndao.Jems de Fortuna
Iklan
