TEMPO Interaktif, Pontianak:Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Zainal Abidin menyatakan dirinya belum diperiksa tim Mebes Polri berkaitan dengan kasus ileggal logging di Kabupaten Ketapang yang menyeret sebagian besar anak buahnya. "Belum ada pemeriksaan kepada saya, kalau anak buah saya ada," ucap Zainal, hari ini. Menurut Zainal, tindakan anak buahnya itu sama sekali di luar pengetahuannya. Selama ini dia mengaku selalu mendapatkan laporan bohong dari anak buahnya itu. "Ini bukan pembenaran diri. Saya hanya ingin memberikan informasi,” kata dia. Karena itu dia menolak pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto yang menganggap dirinya tidak peduli dengan wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. “Jika ada sinyalemen yang menyatakan Kapolda tidak peduli adalah tidak benar. Saya mempunyai rencana kerja harian." Kendati demikian, Zainal mengaku siap untuk dicopot dari jabatannya jika dinilai tidak mampu memimpin. "Sekarang semuanya saya serahkan kepada pimpinan. Saya di sini juga karena pimpinan," kata Zainal dengan nada pasrah. (Harry Daya)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Tinjau Banjir Demak, Jokowi: Problemnya Pembalakan Liar dan Alih Fungsi Lahan
27 hari lalu
Tinjau Banjir Demak, Jokowi: Problemnya Pembalakan Liar dan Alih Fungsi Lahan
Jokowi menyebut banjir Demak turut dipicu pembalakan liar dan alih fungsi lahan, yang membuat sedimentasi di sungai.
Laporan Dugaan Pidana APP Group atau Grup Sinar Mas Dilayangkan ke KLHK
42 hari lalu
Laporan Dugaan Pidana APP Group atau Grup Sinar Mas Dilayangkan ke KLHK
Dua afiliasi APP Group (Grup Sinar Mas) dilaporkan dalam dugaan tindak pidana ke KLHK. Ditengarai menebang hutam alam dan menampung kayu ilegal.
KLHK Bongkar 57 Kontainer Kayu Ilegal di Tanjung Perak, Diduga Hasil Pembalakan Liar Hutan Papua
16 Desember 2022
KLHK Bongkar 57 Kontainer Kayu Ilegal di Tanjung Perak, Diduga Hasil Pembalakan Liar Hutan Papua
Kementerian Lingkungan Hidup akan menjerat korporasi yang terlibat perdagangan kayu ilegal asal Papua ini. Terancam denda Rp 1 triliun.
