Industri Bahan Bakar Nabati Kolaps
TEMPO Interaktif, Jakarta:Produsen bahan bakar nabati (biofuel) menyusut dari 21 menjadi tiga perusahaan. Akibatnya, proyek pemerintah untuk menggalakan penggunaan biofuel terancam gagal.
Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia, Purnomo Djojosudirjo mengatakan, sata ini hanya tiga perusahaan yang masih beroperasi. Perusahaan tersebut, kata dia, adalah PT Indo Biofuels Energy, PT Eterindo dan PT Ganesha.
Untuk menyelamatkan proyek pemerintah tersebut, kata Purnomo, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan mandatory penggunaan biofuel. "Kami berharap pemerintah mau memberikan mandatory seputar konsumsi biofuel," ujarnya, Kamis (24/4).
Dia mencontohkan, di negara lain seperti Philipina, memberikan mandat pengadaan biofuel kepada setiap statsiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebesar satu persen. Keputusan itu memberikan kontribusi cukup besar untuk kelangsungan usaha industri biofuel.
Menurut Purnomo, daya serap biofuel di Indonesia masih sangat rendah. Dia mengungkapkan, PT Pertamina (Persero) sebagai pengguna biofuel sudah mengurangi penggunaan nabati untuk bahan bakarnya. "Pertamina sekarang menggunakan hanya satu persen, padahal tahun lalu masih 2-3 persen," katanya.
Sebelumnya Pertamina menggunakan lima persen biofuel untuk bahan bakarnya. Pengurangan hingga tinggal menjadi satu persen komponen nabati pada bahan bakar minyak karena mahalnya harga bahan baku biofuel, khususnya minyak sawit mentah dunia.
Pengurangan Pertamina menggunakan biofuel, kata Purnomo, akan menyebabkan produsen biofuel menutup usahanya. Hal tersebut tidak akan memberikan sinyal positif kepada industri di Indonesia. Dia menyatakan, penggunaan Etanol dengan harga Rp 5.500 per liter bisa mengurangi subsidi bahan bakar minyak.
Hingga kini pemerintah tak memiliki konsep yang jelas mengenai penggunaan biofuel. Padahal dana yang diberikan untuk pengembangan bahan bakar nabati dari anggaran negara cukup besar. Menurut Ketua Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Al Hilal Hamdi, pemerintah menyediakan dana sekitar Rp 5 triliun untuk pengembangan industri gula dan bioetanal.
Wilayah pengembangan akan dilakukan di Banyuwangi (Jawa Timur), Garut (Jawa Barat), Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Dari dana Rp 5 triliun tersebut sebesar Rp 1,7 triliun digunakan untuk pembangunan pabrik tebu di Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh PTPN 11, PTPN 10 dan swasta.
Dia mengatakan, hingga Desember 2007 lahan tebu di Indonesia mencapai 400 ribu hektar yang dikelola swasta dan pemerintah. Hilal mentargetkan pada 2010 lahan tebu di Indonesia mencapai 698 ribu hektar.
Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2006 pada 24 Juli 2006. Ketua Pelaksana diketuai Alhilal Hamdi. Tim pengarah terdiri dari menteri dan kepala lembaga pemerintah nondepartemen. Sedangkan kelompok kerja diketuai direktur jenderal, direktur utama badan usaha milik negara dengan anggota pejabat pemerintah eselon 1 dan direksi perusahaan negara.
ALI NUR YASIN | FANNY FEBYANTI
