Iklan
TEMPO Interaktif, Serang:Target pembangunan di hampir semua sektor yang direncanakan Pemerintah Provinsi Banten pada 2007 tidak tercapai.Berdasarkan temuan di lapangan, dari sembilan target Rencana Strategis (Renstra) Transisi tahun 2007, tidak ada satu pun yang terpenuhi. Demikian dikatakan Bambang Sudarmadi, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Banten kepada Tempo, Selasa (13/5).Rencananya hari ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten tahun 2007 akan ditetapkan dalam rapat paripurna.Menurut Bambang, dalam pembangunan sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2007 hanya tercapai 70,41 persen dari target 74,1 persen, meski ada kenaikan dari tahun 2006 yang hanya 69,11 persen.Sedangkan angka kematian bayi (AKB) meningkat dari 50,6 per seribu kelahiran pada 2008 menjadi 54 per seribu kelahiran pada 2007. Angka rata-rata lama sekolah (ARLS) juga dinilai mengalami stagnasi, yang hanya mencapai 8,5 tahun dari target 8,6 tahun pada 2007."Upaya menekan jumlah penduduk miskin sebesar 873.400 juga tidak tercapai, karena pada 2007 jumlah penduduk miskin di Banten masih mencapai 886.100 orang," katanya.Parahnya lagi, kata Bambang, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang ditargetkan 6,36 persen juga tidak tercapai. "LPE 2007 hanya 5,89 persen. Meski dibanding tahun 2006 mengalami kenaikan sekitar 0,36 persen, namun target yang direncanakan tidak tercapai," katanya.Tidak tercapainya target pembangunan ini lantaran tidak proporsionalnya anggaran APBD 2007 dengan target yang direncanakan dalam Renstra Transisi 2007.Sementara itu, angota Fraksi PDI Perjuangan, dr. Adang, menilai banyak pembangunan di Provinsi Banten yang tidak sinergis dan sejalan dengan kabupaten/kota di Banten. Dia mencontohkan program Poliklinik Desa yang diluncurkan provinsi tidak mendapatkan respon optimal dari pemerintah daerah di bawahnya. "Inilah tugas provinsi untuk mensinergikan programnya."Adang menyatakan hampir 80 persen program-program provinsi Banten tidak berjalan efektif pada tingkat pelaksanaannya di kabupaten/kota. "inilah yang membuat kita lama untuk berkembang," ujar Adang yang juga ketua Komisi IV DPRD Banten.Mabsuti Ibnu Marhas
Iklan
