Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pertanian mengusulkan penyaluran subsidi pupuk dengan menggunakan kartu pintar (smart card) agar tidak terjadi penyimpangan pada jalur distribusi. Kartu tersebut berisi data tentang kebutuhan pupuk petani. Menteri Pertanian Anton Apriantono menyatakan, pihaknya sudah melakukan uji coba penggunaan kartu pintar tersebut di Bali. "Hasilnya cukup memuaskan," ujarnya kepada Tempo, Selasa (10/6). Dia menjelaskan, dengan menggunakan kartu pintar target subsidi menjadi lebih jelas dan subsidi langsung ke petani. Penerapan kartu pintar, kata Anton, dengan mendata jumlah petani di seluruh Indonesia. Kartu tersebut nantinya digunakan untuk mengambil pupuk bersubsidi. Menurut Anton, jika ada seseorang yang akan membeli pupuk tapi tak memiliki kartu, maka pihak penjual tak akan melayaninya. "Sistem ini jadi lebih terarah dan jelas sasarannya," katanya. Selain dengan menggunakan kartu pintar, kata Anton, pihaknya juga mengusulkan bantuan langsung kepada petani. Pola subsidi langsung tersebut sudah diterapkan oleh pemerintah Cina. Menurut dia, pemberian subsidi langsung akan diberikan berdasarkan luas lahan yang dimiliki petani. "Sistem ini lebih mudah dilakukan." katanya Menurut Anton, usulan tersebut sudah pernah diajukan pada akhir 2006, namun ditolak oleh anggota, namun ditolak. Alasannya karena ketidakjelasan data jumlah petani. "Tapi kalau tidak dilakukan, tidak pernah maju," ujarnya. Dia mengatakan, untuk memberikan subsidi langsung diperlukan data petani yang kuat. Meskipun ada kecenderungan terjadinya penyimpangan, namun skalanya tidak sebesar penyimpangan pupuk bersubsidi saat ini. "Bantuan langsung tunai bisa dilakukan, mengapa subsidi petani tidak," katanya. Saat ini, Anton mengatakan untuk penerapan sistem itu masih diperlukan persiapan yang matang. Kendalanya adalah keberanian untuk mencabut subsidi pupuk dan mengalihkan ke subsidi langsung. Mengenai usulan agar pemerintah mengalihkan subsidi ke petani dengan membeli gabah sesuai harga pasar, Anton mengatakan, hal tersebut tak mungkin dilakukan. Alasannya, untuk membeli gabah petani dibutuhkan dana besar dan infrasturktur yang kuat. Dia mengatakan, Bulog hanya mampu menyerap tujuh persen dari hasil panen nasional dan itu sudah kewalahan. "Jangan membuat program yang sulit untuk dilakukan," kata Anton. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah sedang mengkaji subsidi pupuk untuk dialihkan dalam bentuk subsidi langsung. "Pemerintah masih mengkaji untuk memberikan dalam bentuk subsidi langsung ke petani," tuturnya.Pemberian subsidi pupuk ke petani, kata dia, masih terganjal verifikasi data petani. Tahun ini sensus pertanian akan dilaksanakan. "Kalau ingin melaksanakan program yang terfokus untuk satu kelompok, harus ada identifikasi tepat untuk itu yaitu data," ujar Mari. FANNY FEBYANTI | YULIAWATI | ALI NY
Iklan
