Petronas Akan Buka Laporan Keuangan

Grafis Terkait

Risalah Najib bin Tun Haji Abdul Razak

Topik

• #Internasional-Malaysia

TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur: Perusahaan minyak milik pemerintah Malaysia, Petronas, akhirnya bersedia membuka laporan keuangannya kepada masyarakat paling cepat pekan depan. Presiden Petronas Tan Sri Hassan Marican mengatakan hal ini sebagai tanggapan atas seruan masyarakat.

Pernyataan ini keluar setelah munculnya berbagai unjuk rasa yang dipimpin kelompok oposisi untuk menentang kenaikan harga bahan bakar minyak di sana. Sekitar 100 ribu orang telah berdemonstrasi di jalanan sejak awal bulan ini.

"Ada pihak yang mengatakan, 'Mengapa tak memakai uang Petronas untuk membayar subsidi minyak?' Tapi, sebagai pemerintah, yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, kami harus memastikan bahwa penghasilan itu akan dipakai secara bijaksana," kata Menteri Keuangan Kedua Malaysia Tan Sri Nor Mohamed Yakcop kepada New Straits Times kemarin.

Kelompok oposisi menyambut baik rencana Petronas. "Saatnya sudah tiba untuk menilai keseluruhan penanganan atas miliaran penghasilan dari minyak negeri ini," kata Lim Kit Siang, anggota Partai Aksi Demokratik, kepada AFP.

Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mencabut subsidi minyak dua pekan lalu untuk mengimbangi lonjakan harga minyak dunia. Akibatnya, harga bensin di negeri jiran itu naik 41 persen menjadi 2,7 ringgit (Rp 7.500) per liter dan harga solar naik 70 persen menjadi Rp 7.200 per liter. Keputusan ini muncul tak lama setelah pemerintah Indonesia menaikkan harga bensin menjadi Rp 6.000 per liter dan solar menjadi Rp 5.500 per liter.

Beberapa hari sebelumnya Khairy Jamaluddin, anggota parlemen dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), menyerukan agar Petronas membuka laporan keuangannya. "Jika informasi terperinci dari laporan itu tak diungkap, rakyat akan terus curiga," kata menantu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi itu.

Menteri Nor Mohamed mengatakan pemerintah kini sedang menimbang untuk memakai kartu khusus bagi pemilik kendaraan bermotor untuk membeli minyak bersubsidi. Saat ini sistem kartu khusus itu telah digunakan pengelola transportasi umum untuk membeli solar dengan harga subsidi.

NST | AFP | THE STAR | IWANK